Feeds:
Posts
Comments

soal-soal PIH

MATA KULIAH : PENGANTAR ILMU HUKUM

HARI/TANGGAL : RABU, 22 AGUSTUS 2007

WAKTU : 100 MENIT

DOSEN : DICKY RISMAN, S.H., MH

Perhatian !

1. Jawablah soal di bawah ini dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;

2. Mahasiswa yang belum menyerahkan tugas dapat melampirkannya di dalam lembar jawaban, dan tidak diperkenankan menyerahkan tugas setelah ujian ini berakhir;

3. Anda berhak mendapatkan nilai A, B, C, D atau E.

4. Cantumkanlah nilai yang telah Anda peroleh sebelumnya disudut kanan lembar jawaban Anda.

5. Diperkenankan membuka literatur.

1. Kepastian hukum merupakan faktor penting bagi setiap orang dalam menjalankan aktivitasnya karena dengan hal itu ia tidak akan ragu-ragu dalam bertindak, mengetahui mana perbuatan yang diperkenankan dan yang dilarang, namun demikian kepastian hukum pun belumtentu menciptakan keadilan, sebaliknya keadilan pula adakalanya mengorbankan kepastian hukum. Berikanlah komentar singkat Anda mengenai hal tersebut dengan disertai contoh.

2. Tugas hakim disamping menerapkan hukum (rechtstoepassing) juga menemukan hukum (rechtsvinding) dan menciptakan/membentuk hukum. Jelaskanlah komentar singkat Anda mengenai hal itu serta aliran hukum manakah yang berkaitan dengan tugas-tugas hakim tersebut.

3. Konstruksi hukum dan penafsiran hukum merupakan hal penting yang harus dikuasai oleh hakim dalam memutus perkara. Mengapa kedua hal itu dipergunakan oleh hakim? Berikanlah contoh konstruksi hukum analogi dan argentum a contrario!

4. Apa yang Anda ketahui tentang : a bus de droit (misbruik van recht) dan detournement de pouvoir. Berikan masing-masing dengan contoh.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN

BANDUNG

UJIAN TENGAH SEMESTER

TAHUN AKADEMIK 2006/2007

Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Hukum

Hari/Tanggal : Rabu, 08 Agustus 2007

Dosen : Dicky Risman, S.H.,M.H.

1. a. Perihal Definisi hukum, Immanuel Kant berpendapat bahwa : Noch Suchen Die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht. Apa makna dari pernyataan tersebut, terangkan dengan jelas dan singkat.

b. Masih sekitar pendefinisian hukum, didalam masyarakat terdapat dua kelompok yang berbeda pendapat mengenai hal ini, yaitu “ontwikkelde leek” dan “the man in the street”. Terangkan singkat pendapat kedua kelompok tersebut.

2. a. Masyarakat dan hukum tidak dapat dipisahkan dan mempunyai hubungan yang sangat erat. Berikan Pandangan Anda mengapa kedua hal itu tidak dapat dipisahkan.

b. Berkenaan dengan keadilan, Aristoteles mengetengahkan dua macam keadilan. Terangkan kedua macam keadilan tersebut dengan disertai contoh konkrit.

3. Di dalam kehidupan masyarakat terdapat dua macam kaidah atau norma, yaitu kaidah social dan kaidah hukum yang satu dengan yang lain saling berkait.

a. Jelaskan disertai contoh tentang persamaan dan perbedaan antara kedua macam kaidah tersebut

b. oleh karena masyarakat itu bersifat majemuk, apa saja yang menyebabkan antara satu kaidah hukum dan kaidah sosial di satu tempat tidak sama dengan daerah lainnya.

4. Dalam ilmu hukum, terdapat dua macam sumber hukum, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal.

a. Jelaskanlah sumber hukum material tersebut

b. Jelaskanlah pula macam-macam sumber hukum formal

5. Hubungan hukum dan kekuasaan sangat erat, sehingga terdapat adagium : hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan. Jelaskanlah arti dari adagium tersebut.

PROGRAM EKSTENSI FAKULTAS HUKUM UNPAD

BANDUNG

UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN 2006/2007

Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Hukum

Hari/Tanggal : Senin, 08 Januari 2007

Waktu : 90 menit

Dosen : H.A. Hadi Kartadibrata, S.H.

Pertanyaan-pertanyaan

1. a. Jelaskanlah kalimat dari satu ayat mengenai perintah ”mencari rezeki yang halal” dari kitab suci agama yang anda anut.

b. Perilaku Jelek yang mana yang terhindarkan apabila Anda mencari rezeki yang halal (berikanlah 3 perilaku yang jelek sebagai contohnya).

2. a. jelaskanlah apa pengertian“ADIL” itu?

b. Adil menurut AJARAN ISLAM ditujukan kepada 5 subjek. Jelaskan dengan singkat kelima subjek itu.

3. Jelaskan “TUJUAN HUKUM” menurut Van Appeldoorn.

4. Jelaskan ada 3 faktor dasar-dasar yang membedakan hukum positif suatu bangsa.

5. Jelaskan dan berikan contohnya, bahwa kaidah yang satu dengan yang lainnya mempunyai interaksi yang saling memperkuat.

6. Berikan definisi “SUMBER HUKUM FORMAL”. Berapa macam Sumber Hukum Formal yang Anda ketahui dan berikan bagannya yang lengkap.

7. a. Apa yang dimaksud dengan ANALOGI itu, jelaskanlah dan berikan contohnya.

b. Apa yang dimaksud dengan “PATRIACHAAT”, Jelaskan dan berikan contohnya.

8. a. Apa yang dimaksud dengan “hukum yang terlukis” itu, buku apa saja yang termasuk didalamnya.

b. Bagaimana pendapat aliran “FREIERRECHTSSCHULE” itu, jelaskan

9. Jelaskan pengertian-pengertian di bawah ini:

a. Misbruik van recht

b. Bekwaamheid

c. Resepsi Hukum

d. Peristiwa Hukum

e. Onrechtmatigedaad

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL T/A 2002/2003

Mata kuliah : Pengantar Ilmu Hukum

Hari/Tanggal : Jum’at 10 januari 2003

Waktu :120 menit (2 jam)

Dosen :Prof. Dr. Yudha Bakti SH.MH

Sri Dewi Anggraeni SH.CN

I. Pilihlah yang benar dan jelaskan alasannya

1. Sejarah/pengertian istilah pengantar Ilmu Hukum mulai dikenal di Indonesia dengan nama Inleiding tot de Rechts wetenschap

a. tahun 1924

b. tahun1946

c. tahun 1950

d. tahun 1957

2. Pengertian Hukum yang diajarkan di Fakultas Hukum tidak sama dengan hukum dalam Ilmu Pasti Alam karena Hukum yang di ajarkan di Fakultas Hukum bersifat

a. Tetap

b. Tidak tetap

c. Berubah-ubah

d. Berbeda-beda

3. Hukum tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat merupakan pendapat dari

a. Aristoteles

b. Carl Von Savigny

c. Thomas Aquino

d. Hans Kelsen

4. Tujuan Hukum dari Prof Dr Mochtar Kusumaatmaja SH.LLM

a. Tertib dan damai

b. Bermanfaat

c. Mencapai keadilan

d. Sarana pembaharuan masyarakat

5. Kodifikasi hukum “Code Civil des francais” pada tehun 1807 setelah diadakan beberapa perubahan ketika Napoleon Bonaparte telah mencapai kedudukan sebagai kaisar perancis diundangkan kembali dan diberi sebutan

a. Code Napoleon (Bellefroid 1953 : 89)

b. Code Du’commerce

c. Code Civil

d. Code penal

II Jawablah Pertanyaan-pertanyaan dibawah ini

1. Dasar-dasar yang membedakan Hukum positif suatu bangsa adalah……..

( jelaskan!)

2. Apa yang dimaksud dengan penafsiran yang dilakukan oleh hakim dan ada beberapa cara menafsirkan Undang-undang dan untuk alas an apa hakim harus menafsirkannya?

3. Klasifikasi atau penggolongan hukum merupakan salah satu ciri dan suatu sistem hukum, jelaskan jawaban saudara dan beberapa criteria penggolongan hukum itu yang mana yang menggambarkan hukum positif Indonesia?

4. “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-anagan sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah anarkhi jelaskan jawaban saudara disertai contoh-contohnya, apakah hakekeat kekuasaan itu? Dan bagaimana hubungannya dengan hukum?

5. Jelaskan pengertian berikut!

- konstruksi hukum

- peristiwa hukum

- perbuatan melawan hukum

- yurisprudensi

- azas lex superios derogat legi inferiori

- hukum kebiasaan dan adat

- azas lex superios derogate legi priori

- Arres Lindenbaum x Cohen th 1919

- Penyalahgunaan hak

- Keadilan menurut agama yang anda anut

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2005-2006

MATA KULIAH : PENGANTAR ILMU HUKUM

KELAS : E

HARI/TANGGAL : SENIN, 23 JANUARI 2006

WAKTU : 100 MENIT

DOSEN : DICKY RISMAN, S.H.,M.H.

ABI M. RADJAB, S.H

SANTI HAPSARI, D.A.,S.H

CATATAN : TIDAK DIPERBOLEHKAN MEMBUKA CATATAN APAPUN

1. Hukum pada hakikatnya adalah titisan dari kekuasaan (power) yang juga merupakan titisan dari kekuatan (force). Sehingga ada anggapan bahwa hukum merupakan bentuk legal formal dari kekuatan (force) itu sendiri. Jelaskan hal tersebut diatas dihubungkan dengan fungsi hukum dan kehidupan bernegara, berikut contohnya.

2. Apakah yang dimaksud dengan konstruksi hukum? Jelaskan macam-macam konstruksi hukum berikut contohnya.

3. Dalam dunia hukum dikenal dua system hukum, yaitu Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) dan Common Law (Anglo Saxon). Jelaskan perbedaan dan persamaan kedua sistem tersebut, sehingga tergambarkan alas an utama lahirnya kedua sitem hukum tersebut.

4. Aliran Positivisme membawa pengaruh besar pada sistem kodifikasi yang menempatkan UU sebagai sumber hukum utama, seperti yang dianut di Indonesia. Aliran ini sangat mempengaruhi pandangan Hans Kelsen tentang “Stufenbau des Recht”. Jelaskan hal tersebut dengan memberikan contohnya pada sistem hukum di Indonesia.

5. Jelaskan pengertian-pengertian dibawah ini, berikut contohnya:

a. Ius Contitutum dan Ius Contituendum

b. Perbuatan sesuai hukum dan perbuatan melawan hukum

c. Sumber hukum formal dan Undang-undang dalam arti formal

d. Subyek Hukum dan Obyek Hukum

e. Peristiwa hukum

Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Hukum (PIH)

Dosen : Dicky Risman, SH, MH

Abi Ma’ruf Radjab, SH

Waktu : 120 Menit

Catatan : Sifat Ujian OPEN BOOK

SOAL :

1. Sampai saat ini para ahli hukum masih mencoba untuk membentuk/ menentukan suatu definisi yang pasti tentang apa itu hukum. Hal ini berdampak adanya sebagian ahli hukum yang menyatakan bahwa tidak mungkin dan tidak perlu untuk membentuk definisi hukum yang pasti dan dapat melingkupi keseluruhan hal tentang hukum.

a. Jelaskan pernyataan diatas dengan menyebutkan persetujuan atau ketidaksetujuan saudara terhadap hal itu beserta contohnya, dengan mengacu kepada apa yang dimaksud dengan definisi.

b. Berdasarkan uraian saudara pada point (a) cobalah buat satu definisi hukum menurut pandangan saudara sendiri.

c. Apakah pandangan yang muncul dalam kalangan ahli hukum mengenai definisi hukum memiliki pengaruh terhadap pandangan masyarakat (orang awam) tentang apa itu hukum, jelaskan jawaban saudara

2. Norma Hukum pada dasarnya adalah bagian dari norma sosial. Fungsi norma adalah menjaga tertib kehidupan antar manusia di dalam suatu masyarakat. Norma hukum dianggap sebagai norma yang utama dikarenakan hukum memiliki sanksi yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh penguasa.

a. Berdasarkan uraian diatas jelaskan oleh saudara apa fungsi sebenarnya dari hukum sehingga berbeda dari norma sosial lainnya. Penjelasan saudara harus mengacu pada teori tentang tujuan hukum baik dari Aristoteles, Jeremy Bentham, ataupun Mochtar Kusumaatmadja.

b. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa hukum dalam implementasinya memiliki hubungan yang erat dengan “kekuasaan” yang dimiliki oleh penguasa. Jelaskan dengan memberikan contoh tentang hubungan dependensi hukum dan kekuasaan

c. Apakah yang menyebabkan dalam beberapa hal tertentu masyarakat lebih mentaati norma adat atau norma kebiasaan daripada norma hukum, jelaskan jawaban saudara.

3. Sumber hukum dapat dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil adalah sesuatu yang berbentuk abstrak sedangkan sumber hukum formal adalah hal-hal yang pada umumnya bersifat riil.

a. Jelaskan oleh saudara mengenai pernyataan di atas dengan memberikan contohnya.

b. Jelaskan oleh saudara bagaimana “perasaan keadilan” setiap individu yang bersifat subjektif dapat menjadi sumber hukum yang bersifat objektif dan ditaati oleh masyarakat.

c. Jelaskan apa yang dimaksud dengan normativisasi, yang berhubungan dengan sumber hukum formal, berikan contohnya.


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

BANDUNG

UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL 2006-2007

MATA KULIAH : PENGANTAR ILMU HUKUM

DOSEN : DICKY RISMAN, SH, MH

ABI M. RADJAB, SH

KELAS : “B”

HARI/TANGGAL : Senin, 8 JANUARI 2007

WAKTU : 100 Menit

CATATAN : DIPERBOLEHKAN MEMBUKA BUKU, CATATAN dan PERUNDANG-UNDANGAN

1. Dalam Proses Pembentukan hukum, kita mengenal apa yang disebut dengan Penafsiran Hukum, yang pada umumnya dilakukan oleh Hakim. Penafsiran Hukum ditujukan untuk mengisi kekosongan dalam sistem perundang-undangan, sehingga Penafsiran hukum melalui putusan hakim juga disebut sebagai upaya pembaharuan hukum.

a. Setujukah saudara dengan pernyataan diatas. Jelaskan jawaban saudara dengan memperhatikan pemahaman tentang “putusan hakim” di Indonesia sebagai Yurisprudensi. (15 point)

b. Seberapa jauh peran “Penafsiran hukum” dalam pembentukan putusan hakim, sebagai upaya penegakkan hukum dan peranannya sebagai salah satu sumber hukum. Jelaskan jawaban saudara. (15 point).

c. Apakah Hakim satu-satunya pihak yang dapat melakukan pembentukan hukum? Jelaskan jawaban saudara dengan memberikan contoh. (10 point)

2. Dalam perkembangan aliran-aliran hukum, secara umum dapat kita kelompokan dalam aliran hukum alam, aliran sejarah, aliran positivisme dan aliran yang mengacu pada sosiologi hukum. Setiap aliran memiliki dasar pemikiran dan suasana kebathinan serta lingkungan alam yang menjadikannya berbeda satu dengan yang lainnya.

a. Sebutkan dan jelaskan oleh saudara faktor-faktor dominan apa yang menyebabkan dalam ilmu hukum lahir aliran-aliran tadi. (10 point)

b. Apakah aliran-aliran ilmu hukum merupakan salah satu faktor lahirnya sistem hukum? Jelaskan oleh saudara hubungan kedua hal tadi serta sebutkan pula faktor lain yang mendukung terbentuknya sistem hukum. Berikan contoh untuk membuat jawaban saudara lebih fokus. (15 point).

c. Salah satu pengaruh dari Aliran Positivisme adalah dianutnya tingkatan-tingkatan peraturan hukum (tata urutan perundangan). Jelaskan hal ini. (15 point).

3. Jelaskan hal-hal dibawah ini : (20 point)

a. Presedent Maxim / the binding force of presedent

b. Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenadi

c. Lex Specialist derogat legi Generalis

d. Lex superior derogat leg inferior

e. Lex posterioiri derogat legi priori

f. Hukum Kebiasaan bukanlah Hukum

g. Hubungan hukum Biasa dan Hubungan hukum Istimewa

h. Subyek hukum sempurna dan subyek hukum tidak sempurna

i. Hukum Formal dan Hukum Materiil

j. Sumber Hukum Formal dan Sumber Hukum Materiil.



Attention!!!!!

DEBAT HUKUM INTERNAL

PADJADJARAN LAW FAIR 2009

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN

Thema Debat: Law as a social phenomenon and as a part of our life.  Topik debat yaitu Human Rights and Related Aspects yang kesemua topik merupakan topik yang berkaitan dengan Hak  Asasi Manusia dan segala aspek yang terkait dihubungkan dengan cabang ilmu-ilmu hukum lainnya.

KETENTUAN UMUM

A. PESERTA

1. Peserta adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan jumlah tim sebanyak 16 tim.

2.    Tiap tim terdiri dari 3 orang yang berstatus sebagai mahasiswa tingkat Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

B. JURI DAN PENJURIAN

1.      Juri dalam setiap lomba pada babak penyisihan dan perempat final terdiri dari 1 (satu) orang yang dipilih dan diangkat oleh Panitia.

2.      Juri dalam setiap lomba pada babak semifinal dan final terdiri dari 3 (tiga) orang yang dipilih dan diangkat oleh Panitia.

3.      Juri bersifat objektif dan independen.

4.      Nama-nama juri akan ditetapkan Panitia.

5.      Panitia akan menetapkan kriteria penilaian untuk penjurian dan pemberian nilai pada setiap kriteria tersebut adalah kewenangan penuh masing-masing juri.

6.      Keputusan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

7.      Kriteria penilaian terdiri dari:

a.  Matter (50 point): isi argumen, penguasaan materi (subtansi)

b. Manner (20 point): cara penyampaian argumen, apakah terstruktur   dengan baik atau tidak, termasuk juga etika debat dari peserta)

c.  Method (20 point):  strategi dalam mempertahankan argumen dan menyerang pihak lawan, termasuk kelancaran berbicara, bahasa, dan gerakan tubuh.

d. Kerjasama Tim (10 point):  kekompakan tim dan kekonsistenan tim dalam mempertahankan argumen

8. Penentuan pemenang dilakukan  berdasarkan keseluruhan jumlah point yang diperoleh dari jumlah point yang diberikan oleh masing-masing juri.

C. HADIAH

Juara I             : Piala, Piagam, Uang Tunai Rp. 1.500.000,-

Juara II           : Piala, Piagam, Uang Tunai Rp 750.000,-

Juara III          : Piala, Piagam, Uang Tunai Rp 500.000,-

KETENTUAN KHUSUS

1.      Sistem debat        : Debat Sistem Parlemen Asia dengan Sistem Chamber.

2.      Mekanisme           :

A. Aturan Umum

a) Tiap sesi debat terdiri dari dua tim. Satu tim bertindak sebagai tim Pro/Affirmatif/Proposisi/, tim lain bertindak sebagai tim Kontra/Negatif/Oposisi.

b) Dalam tiap sesi debat terdapat satu buah topik/mosi yang akan diperdebatkan. Tim proposisi/pro sebagai pendukung mosi tersebut, sedangkan tim oposisi/kontra menentang mosi tersebut.

c)      Setiap tim terdiri dari tiga orang yang bertindak sebagai pembicara pertama, pembicara kedua, pembicara ketiga serta pembaca kesimpulan (dilakukan oleh pembicara pertama atau pembicara kedua).

d)     Tim yang akan berdebat akan diundi untuk menentukan posisi argumennya. Setelah itu setiap Tim akan diberikan waktu 5 menit sebelum lomba dimulai untuk mempersiapkan argumentasinya.

e)     Penyampaian argumen awal (untuk pidato substantif) yang disampaikan pembicara pertama diberi waktu 2 menit. Kemudian dilanjutkan dengan debat babak I dimulai dari pembicara pertama tim pro selama 7 menit dan debat babak II dimulai dengan pembicara kedua tim kontra selama 7 menit, dengan tambahan toleransi waktu selama 20 detik. Selama debat babak I dan babak II dapat diinterupsi oleh pihak lawan. Untuk pembacaan kesimpulan, diberikan waktu selama 1 menit, dengan tambahan waktu toleransi selama 20 detik.

Total waktu untuk setiap sesi debat adalah 40 menit.

f)       Setiap sesi debat akan dipandu oleh seorang moderator sekaligus sebagai pencatat waktu untuk mengarahkan jalannya lomba dan mengingatkan mengenai alokasi waktu untuk masing-masing tim.

B. Tugas Pembicara

a) Tim Affirmative/Proposisi/Pro

Pembicara 1

§  Memberi definisi, parameter terhadap mosi

§  Menyampaikan susunan argumen yang akan dibawakan oleh pembicara 1 dan pembicara 2 (tim split)

§  Menyampaikan garis besar kasus yang dibawakan

§  Menyampaikan argumen yang mendukung mosi

Pembicara 2

§  Menyampaikan bantahan atas kasus atau argumen yang dibawakan oleh pembicara 1 dari tim oposisi

§  Menyampaikan argumen yang menjadi tugasnya

Pembicara 3

§  Menyampaikan bantahan atas kasus atau argumen yang dibawakan oleh pembicara 1 dan pembicara 2 dari tim oposisi

§  Menyusun kembali kasus tim pemerintah dan tidak diperkenankan menyampaikan argumen baru

b) Tim Negative/Oposisi/Kontra

Pembicara 1

§  Menyatakan sikap (menerima atau menolak) definisi yang diberikan tim pemerintah

§  Menyampaikan susunan argumen yang akan dibawakan oleh pembicara 1 dan pembicara 2 (tim split)

§  Menyampaikan argumen yang merupakan tugasnya (menolak mosi)

Pembicara 2

§  Menyampaikan bantahan terhadap argumen yang dibawakan oleh Pembicara 1 dan 2 dari tim pemerintah

§  Membawakan argumen yang merupakan tugasnya

Pembicara 3

§  Menyampaikan bantahan terhadap argumen pembicara 1, 2, 3 dari tim pemerintah

§  Membawakan argumen yang merupakan tugasnya

§  Tidak diperkenankan membawa argumen baru

c) Pembaca Kesimpulan

§  Membawakan resume atau ulasan debat dari sudut pandang tim (oposisi atau pemerintah)

§  Menyampaikan keunggulan tim (mengapa timnya pantas menang)

§  Tidak diperkenankan membawa bantahan atau argumen baru.

d) Interupsi

a)   Interupsi hanya boleh diberikan pada saat debat Babak I dan debat Babak II (disampaikan oleh pembicara 1, 2, 3 dari masing-masing tim), pada rentang waktu antara menit 2-6)

b)  Toleransi waktu yang diberikan untuk masing-masing interupsi adalah maksimal 30 detik

c)   Moderator memiliki otoritas penuh untuk menerima atau menolak interupsi

C. Sesi Debat

I.            Babak Penyisihan dan Perempat Final

1)     Dalam babak penyisihan, tiap Tim akan dibagi ke dalam empat chamber dan penentuan setiap chamber akan ditentukan Panitia.

2)     Terdiri dari enam sessi, dengan topik yang berbeda untuk setiap sessi

3)     Dari masing-masing sessi kemudian akan disusun peringkat untuk masing-masing tim berdasarkan jumlah nilai kemenangan dan jumlah poin. Apabila terdapat jumlah nilai yang sama maka peringkat ditentukan berdasarkan margin (berdasarkan ketat tidaknya debat).

4)     Berdasarkan peringkat tersebut, ditentukan peringkat I vs peringkat II, peringkat III vs peringkat IV, dst.

5)     Dalam babak penyisihan akan diambil empat tim terbaik sebagai tim yang berhak lolos ke babak semifinal.

II.            Babak ‘Knock out’

1)     Terdiri dari babak semifinal dan final

2)     Menggunakan sistem gugur, dimana tim yang kalah tidak berhak mengikuti babak selanjutnya

Lampiran 1

TOPIK DEBAT HUKUM INTERNAL

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN

  1. Legalisasi perjudian dan lokalisasi pelacuran
  2. Legalisasi aborsi untuk korban pemerkosaan
  3. Pidana mati dalam peraturan perundang-undangan Indonesia
  4. Penyadapan sebagai salah satu alat bukti di pengadilan
  5. Asas retroaktif dalam Pelanggaran berat HAM, Korupsi dan Terorisme
  6. Hak kekayaan intelektual copyrights harus didaftarkan
  7. Perlindungan paten terhadap obat-obatan versus kesehatan masyarakat
  8. Urgensi perlindungan khusus pengetahuan tradisional di bidang kekayaan intelektual
  9. Penggunaan tanah ulayat untuk pembangunan
  10. Pengakuan atas hak gay dan lesbian di Indonesia
  11. Hak perempuan sebagai Hak Asasi Manusia
  12. Pencabutan hak untuk kepentingan umum
  13. Calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil   Presiden
  14. Universalisme vs Relativisme Budaya dalam Hak Asasi Manusia
  15. Sistem multipartai di Indonesia
  16. Penggusuran PKL untuk keindahan kota

Continue Reading »

soal perdata

Hk. perdata
Soal:
1. A dan B jalan jalan bersama-sama, tiba-tiba menemukan barang ber¬lainan, A menemukan jam tangan merk Rolex dan B menemukan vulpen parker tergeletak dipinggir jalan, rupanya seseorang yang lewat membawanva dan jatuh bersamaan karena letaknya tidak jauh satu dengan yang lainnya. A memungutnya dan dicobanya di tangan¬nya nya tetapi tidak terus dipakai, tapi langsung diserahkan ke kantor Polisi yang terdekat. B gembira sekali menemukan vulpen Parker tsb, sebagai pengganti miliknya yang hilang beberapa hari yang lalu. Pertanyaan:
a. Samakah kedudukan kedua orangtsb, jelaskan!
b. Apakah terhadap mereka hukum melindunginya. jelaskan!
c. Apakah nama lembaga keduanya sama kalau tidak apa perbedaannya !

2. A meminjam buku pada B untuk bahan kuliah, karena B sangat mem¬butuhkan buku itu Ialu ia membelinya dari A. Pertanyaan:
a. Apa yang terjadi pada buku tersebut, mengapa demikian jelaskan !
b. Dalam kasus di atas terjadi penyerahan apa namanya jelaskan!
c. Selain penyerahan seperti tsb di atas, penyerahan apa lagi yang
anda ketahui (dua segi) dan jelaskan masing-masiing!
d. Pada barang tidak bergerak ada 4 istilah yang digunakan dalarn
penyerahannya, tuliskan!
e. Dalam ajaran yang dianut oleh KUHP’disebut ajaran causal mengapa disebut demikiaan dan apa bedanya dengan ajaran abstrak yang dianut di Jerman!

3. A mengadakan kesepakatan dengan B bahwa A memesan mobill Amerika merk CeIica kepada dealer B yang terbaru (Tahun 2004), warna jingga, ban radial, seharga Rp. 400 iuta yang disetujuinya.
A sudah menyerahkankan uang sebanyak separuhnya, sisanya akan dilunasinya bila barangnya sudah dikirim pada A Pertanyaan:
a.Tunjukan mana vang disebut perjanjian dan mana yang disebut perikatan dalaln kasus di atas.

soal perdata

Hukkum perdata
1. Pengertian benda secara yuridis adalah segala sesuatu yang “dapat” menjadi objek hak milik.
a. Apakah maksud pengertian kata “dapat” tersebut.
b. Sebutkan pembedaan macam2 benda! Mengapa pembedaan antara benda bergerak dan benda tak bergerak ini penting?
c. Sebut dan jelaskan ciri-ciri atau sifat dari hak kebendaan!

2. Perumusan menurut Pasal 570 KUHPerdata bahwa Hak Milik adalah hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan yang lain.
a. Jelaskan mengapa Hak Milik merupakan hak yang paling utama? Apakah dengan demikian tidak ada batasannya?
b. Penyerahan (levering) merupakan cara memperoleh hak milik, kita mengenal 2 macam penyerahan yaitu traditio brevi manu dan constitutum possessorium. Jelaskan mengenai hak tersebut sehingga jelas perbedaannya.

3. Bezit merupakan penguasaan yang nyata dari suatu benda
a. Bagaimana fungsi polisionil dari suatu bezit? dan bagaimana fungsi ini untuk bezitter yang beritikad buruk?
b. Penafsiran terhadap Pasal 1977 ayat 1 KUHPerdata dikenal dengan Legitimatie theori, jelaskan pendapat teori tersebut!

4. Dalam perjanjian kredit, bank sebagai kreditur sering meminta kepada debitur untuk membuat perjanjian jaminan kebendaan.
a. Ada berapa macam jaminan kebendaan yang diatur dalam hukum positif di Indonesia? Sebutkan dan berikan Undang-undang yang mengaturnya.
b. Sebutkan ciri2 jaminan yang objeknya benda dan Jelasan!
c. Perjanjian jaminan bersifat asesor, Apa artinya? Jelaskan!

5. Perikatan dapat timbul dari perjanjian dan dari undang-undang.
a. Jelaskan syarat sahnya perjanjian beserta dasar hukumnya! Bagaimana akibat hukumnya bila syarat tersebut tidak terpenuhi?
b. Jelaskan perikatan yang timbul dari undang-undang disertai contoh!
c. Agar suatu gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum dapat dikabulkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi? Jelaskan!

UAS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

14 Januari 2005

Pertanyaan :

    1. kontrak jual beli daya (Power Purchase Agreement) antara PT. PLN dengan PT PAITON yang ditandatangani tahu 1992, dalam perjalananya menimbulkan persengketaan. Penyelesaian sengketa tersebut tidak secara tegas mempergunakan hukum mana yang berlaku bagi kontrak tersebut? Jelaskan alasanya!
    2. Apabila dalam kasus tersebut dicatumkan secara tegas bahwa hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut adalah hukum negara dimana PT PAITON berkedudukan. Apakah pihak Indonesia boleh menolaknya ? Jelaskan disertai alasanya !
  1. Dalam kontrak Internasional, arbitase digunakan sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak.

a. Jelaskan keuntungan dan kelemahan dari forum arbitrasi tersebut !

b. Jelaskan pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrasi asing di indonesia !

  1. Dalam Kontrak HPI dikenal dengan istilah Penyelundupan Hukum dan Pemakaian Hukum asing !

a. Apa yang dimaksud penyelundupan hukum ? Jelaskan disertai contoh !

b. Apa yang dimaksud dengan pemakaian Hukum Asing ? Jelaskan disertai contoh !

c. Dalam hal apa hakim dapat mengenyampingkan penerapan hukum asing ?

a. Ada beberapa kaidah HPI berkenaan dengan hukum yang berlaku bagi suatu perbuatan melawan hukum ! sebutkan kaidah- kaidah tersebut !

b. Bagaimana konsep kaidah HPI indonesia tentang perbuatan melawan hukum tersebut? Jelaskan !

UAS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

SOAL

Seorang pengusaha warga negara Indonesia (A) melakukan perjanjian ekspor-impor dengan pengusaha warga negara Singapura (B), produksi kerajinan batik dari pabrik A di pekalongan.

Perjanjian dibuat dalam bahasa inggris, ditandatangani di Perancis ketika A dan B bertemu sewaktu liburan. Barang kerajinan batik dikirim dari pelabuhan tanjung Priok, sedangkan pembayaran ditransfer dari salah satu bank di singapura dalam mata uang US dollar.

Ketiak B tidak melaksanakan pembayaran sesuai dengan perjanjian, A marah dan Menyiksa teman B yang bernama (C) seorang WNI yang tinggal di Jakarta yang telah memperkenalakan A kepada B. C mengalami luka parah, ia di bawa berobat ke singapura , kemudian dipindahkan ke salah satu rumah sakit di jerman dan ia meninggal disana.

Pertanyaan :

I.

1. Di pengadilan manakah A dapat menuntut B? Jelaskan jawaban saudara dengan menghubungkanya dengan “principle of basis of presence” , “principle of effectiveness” , dan doctrine of forum convenience”.

2. hukum negara manakah yang dipergunakan oleh hakim bilamana hakim menerapkan :

a. teori lex loci contractus

b. teori lex loci solutionis

c. teori proper law

d. teori the most characteristic connection

Jelaskan masing – masing!

II. L

1. Di pengadilan manakah keluarga C dapat menuntut A? Penjelasan saudara hendaknya dihubungkan dengan “principle of effectiveness”, “principle of basis of presence” dan doctrine of forum convenience”.

2. Hukum negara manakah yang akan dipakai hakim bilamana ia menerapkan :

a. Teori lex loci delicli commissi

b. Teori lex lori

c. Teori lex lori dikombinasikan dengan lexloci

d. Teori lex loci yang diperhalus

Jelaskan masing-masing !

III.

  1. Apa yang dimaksud dengan prinsip “locus regit aclum” dalam HPI? Dan apakah tujuan penerapan prinsip ini?
  2. beri contoh dan penjelasasn penerapan prinsip “locus regit actum” berkenaan dengan status personil !
  3. beri contoh dan penjelasan penerapan prinsip “locus regit actum” berkenaan dengan perjanjian !
  4. beri contoh dan penjelasan penerapan prinsip “locus regit actum” berkenaan dengan benda tetap !
  5. Hubungkan antara prinsip “locus regit actum” dengan hak-hak yang telah diperoleh (verted right) dalam suatu contoh berikut penjelasanya !
  6. Hubungkan antara prinsip “locus regit actum” dengan prinsip ketertiban umum (public policy/ public order) dalam suatu contoh berikut penjelasanya !

UAS HPI 13 januari 2003

  1. Dalam membantu untuk menentukan lex causae bagi suatu peristiwa HPI, biasanya kita akan menelaah titik-titik taut.

Pertanyaan :

    1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan “titik taut primer” !
    2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan “titik taut sekunder” !
    3. Berikan contoh penerapan “titik taut primer” dan “titik taut sekunder” !
  1. Pilihan hukum (choice of law) umumnya dituangkan secara tegas didalam klausul kontrak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pertanyaan :

    1. Jelaskan bagaimanakah cara menentukan hukum yang berlaku terhadap kontrak dalam hal tidak ada pilihan hukum dalam kontrak tersebut (no law contact)!
    2. Sebutkan 3 (tiga) pembatasan dalam melakukan pilihan hukum !
    3. Apakah pilihan hukum yang telah dilakukan dapat diubah kemudian oleh para Pihak? Jelaskan !
  1. Orang dan Badan Hukum memiliki kedudukan sebagai subyek hukum, sementara harta kekayaan berkedudukan sebagai obyek hukum. Untuk obyek hukum tersebut berlaku prinsip lex rei sitae / lex situs.

Pertanyaan :

    1. Jelaskan bagaimana keberlakuan prinsip lex rei sitae / lex situs, apakah hanya terhadap benda-benda tetap atau juga meliputi benda bergerak? Berikan contohnya !
    2. Intellectual property Rights (HKI) digolongkan kedalam benda bergerak. Apakah terhadap HKI ini berlaku juga prinsip lex rei sitae / lex situs ? Jelaskan !
    3. Sebutkan setidaknya 3 macam pengecualian berlakunya prinsip lex rei sitae/ lex situs !
  1. Dalam HPI , vested rights dan public order merupakan 2 hal yang cukup menarik untuk dikaji. Suatu negara harus mengakui adanya vested rights tersebut sekaligus harus menjaga public order.

Pertanyaan :

    1. Uraikan secara ringkas dan jelas mengenai kasu impor gula ( Jani Haryanto) !
    2. Secara umum dan singkat, apakah yang terjadi dalam kasus tersebut sehubungan dengan kontradiksi antara vested rights yang diperoleh pihak inggris berdasarkan dengan public order Indonesia? Bagaimana penyelesaianya menurut kaidah HPI?
    3. Apakah suatu negara Harus mengakuai vested right? Jelaskan !

UAS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

17 Januari 2002

Kasus :

Kabayan adalah pemuda kampung yang tinggal di kecamatan samarang kabupaten garut. Ia terkenal sebagai pemuda lugu, sederhana, kocak tetapi banyak akal dan dan kelakuanya aneh dan cenderung iseng . pekerjaan Kabayan sehari-hari berdagang beras dan kebutuhan pokok. Suatu hari kabayan bertemu dengan seorang wisatawan mancanegara dari vietnam yang bernama Mr. Nguyen Ben Doi. Dari obrolan mereka Mr. Nguyen berniat untuk menjual beras hasil usaha perusahaanya bersama kabayan dan kabayan menyetujui karena merupakan peluang bisnis.

Dalam rangka kerjasama tersebut dibuatlah perjanjian jual beli beras antara Mr. Nguyen dan Kabayan. Mr. Nguyen mengusulkan agar perjanjian dibuat dalam bahasa ingris, memakai uang dollar, pilihan hukumnya menggunakan hukum vietnam, dan pilihan-pilihan forum peradilanya adalah peradilan hanoi. Tanpa berpikir panjang dan supaya dianggap hebat maka kabayan menyetujui usulan tersebut dan menandatangani perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh Mr. Nguyen.

Perjanjian tersebut ditandatangani 1 pebruari 1999 di garut dan sevbulan setelah perjanjian tersebut beras yang dijanjikan Mr. Nguyen nmulai diterima dan dijual oleh Kabayan. Dikarenakan Kabayan banyak akal yang aneh –aneh dalam promosi , antara lain membuat anak jadi pinter, awet muda dan tidak kena sakit maka beras itu laku keras, karena banyak orang desa yang menjadi korban promosi kabayan.

Mr. Nguyen senang sekali karena perjanjian ini karena berjalan lancar dan mendapat keuntungan besar. Tiba-tiba timbul pikiran aneh dari kabayan untukmenyisipkan daun ganja pada karung-karung beras. Mr. Nguyen menolak usul kabayan karena merupakan perbuatan pidana, namun karena kabayan mendesak dan mengancam untuk menghentikan perjanjian maka Mr. Nguyen terpaksa mengikuti kemauan kabayan. Namun nasib malang bagi Mr. Nguyen karena petugas bea Cukai menemukan karung beras yang berisi daun ganja dan sebagai akibatnya Mr. Nguyen harus berurusan dengan Polisi dan menderita kerugian yang besar untuk itu Mr. Nguyen akan menuntut kerugfian pada Kabayan.

Soal-soal :

  1. Buktikan apakah kasus diatas merupakan kasus Hukum Perdata Internasional atau tidak !
  2. Tentukan titik taut primer dan titik taut sekundernya !
  3. Tentukan Kualifikasi primer dan kualifikasi sekundernya !
  4. Hukum mana yang seharusnya dipakai untuk menyelesaikan kasus tersebut !
  5. Apabila saudara ditunjuk sebagai p[engacara Mr. Nguyen , kepada forum peradilan mana perkara tersebut diajukan !
  6. Selesaikan kasus tersebut secara singkat dengan mempergunakan teori-teori Hukum Perdata Internasiaonal !

UAS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

25 Januari 2001

KASUS

Seorang warga negara Selandia Baru bernama John Derek (selanjutnya disebut JD) pada tanggal 3 pebruari 1997 bekerja di sebuah perusahaan PMA yang bergerak dalam industri tikar yang bernama “PT. Lembur Keuring” yang terletak di Kabupaten Garut. JD ber4kenalan dengan gadis desa yang sangat cantik bernama Neneng. Perkawinanya dilakukan di KUA Leles pada tanggal 3 april 1995. JD olehg masyarakat dikenal sebagai orang yang suka mabuk-mabukan, mengebut dan melakun tindakan tidak terpuji. Pada tanggal 10 mei 1995 JD menabrak tukang baso yang bernama Didi Sukendi hingga tewas, namun karena kelihaian yan dalam menyuap petugas Polisi dan mengelabui keluarga korbanmaka kasusnya tidak diproses. Kejahatan JD tidak hanya menabrak orang saja melainkan juga menghajar seorang penjual baso yang bernama Bejo hingga mengalami luka berat. Alasan penganiayaan ini sangat sepelekarena JD tidak mau membayar basonya.

Pada tanggal 17 pebruari 1996 JD bertemu Mr. Wong Ngah Ngoh (selanjutnya disebut WNN) seorang warga taiwanyang merupakan teman JD sewaktu kuliah di Singapura.Dalam pertemuan tersebut JD merayu WNN untuk mendirikan perusahaan menegah berupa pabriktusuk gigiyang bernama “PD SAUYUNAN”. Modal Perusahaan sebesar RP.980.000.000,- . Untuk itu dibuat perjanjiandibawah tangan disebuah hotel di Garut 16 Maret 1996. hal-hal yang berkenaan dengan Perjanjian antara lain : saham JD sebesar 20% sedangkan WNN sebesar 80% , Perjanjian menggunakan bahasa inggris , hukum yang dipilih adalah huklum Indonesia dan hukum Singapura, sedangkan pilihan forum pengadilanya dip[ilih Pengadilan Taiwan dan Arbitrase Singapura (JD dan WNN awam hukum). Kedudukan JD adalah Direktur Utama merangkap Direktur Keuangan . Setelah WNN menyetor 80% modalnya maka pabrik berjalan lancar mulai 30 maret 1996 dengan keuntungan yang tinggi. Pada tanggal 1 Pebruari 1997 WNN mengirimkan berita melaui teleponbahwa tanggal 10 pebruari 1997 WNN akan ke indonesia guna melihat perkembangan pabrik serta mengabil keuntunganya. Mendengar berita tersebut JD kabur ke Australia eengan membawa seluruh uang perusahaan yang dapat dicairkan serta tidak kembali lagi.

Didampingi pengacaranya WNN mengadukan JD ke kepolisiam Garut. Agar tinedakan hukumnya tidak sia-sia WNN menyuruh pengacaranya untuk menggugat ke pengadilan secara perdata. Deari kepolisian diperoleh data bahwa JD belum menyetor sham yang dijanjikan sebesar 20%. JD sering berselingkuh dengan wanita lain , dan sering memukuli Neneng sampai lumpuh.

Soal – soal

1. a. Apakah kasus tersebut merupakan kasus Hukum peredata Internasional? Jelaskan!

b. Sebutkan dan jelaskan Titik taut primer dan titik taut sekunder!

2. Hukum mana yang seharusnya dipakai untuk menyelesaikan kasus tersebut? Jelaskan !

3. Forum peradilan mana yang berwenag mengadili kasus tersebut? Jelaskan!

4. apakah dalam kasus tersebut terjadi :

a. Pelanggaran ketertiban umum;

b. Penyelundupan Hukum;

c. Revoi.

5. Apakah UU no. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan penyelesaian sengketa luar pengadilan dapat diterapkandalam kasus ini ? Jelaskan!

6. Selesaikan Kasus tersebut berdasrkan asas-asas dan tahapan-tahapan HPI !

UAS HPI

14 januari 2005

1.

a. Kontrak Jual Beli Daya (power purchase Agreement ) antara PT. PLN dengan PT Paiton yang di tandatangani tahun 1992, dalam perjalananya menimbulkan persengketaan. Penyelesaian sengketa tersebut tidak secara tegas mempergunakan hukum mana yang berlaku bagi kontrak tersebut !

Jelaskan teori-teori tentang hukum yang berlaku bagi suatu kontak ! dan berkenaan dengn kasus tersebut diatas, menurut saudara hukum mana yang paling tepat untuk menyel;esaikan persengketaan tersebut ? Jelaskan alasanya !

b. Apabila kasus tersebut dicantmkan secar tegas bahwa hukum yang ebrlaku bagi kontrak tersebut adalah hukum dimana PT. Paiton berkedudukan , apakah pihak Indonesia boleh menolaknya ? Jelaskan disertai alasanya !

2. Dalam kontrak internasional, arbitrase dipergunakan sebagai forum menyelesaikan sengketa diantara para pihak.

a. Jelaskan keuntungan dan kelemahan dari forum arbitrase tersebut !

b. Jelaskan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia !

3. Dalam Kontrak HPI dikenal dengan istilah Penyelundupan Hukum dan pemakaian hukum asing !

a. Apa yang dimaksud dengan penyelundupan hukum ? jelaskan disertai contoh!

b. Apa yang dimaksud dengan pemakaian hukum asing? Jelaskan disertai contoh 1

c. Dalam hal apa hakim dapat mengenyampingkan penerapan hukum asing?

4.

a. Ada beberapa kaidah HPI berkenaan dengan hukum yang berlaku bagi suatu perbuatan melawan hukum ! sebutkan kaidah-kaidah tersebut!

b. Bagaimana konsp kaidah HPI Indonesia tentang perbuatan melawan hukum tersebut? Jelaskan !

SOAL HUKUM HAM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

UJIAN AKHIR SEMESTER

Mata Kuliah : Hukum Hak Asasi Manusia

Hari, tanggal : Rabu, 16 Januari 2008

Waktu : 90 menit

Dosen : Hernadi Affandi, S.H., L.LM.

Widati Wulandari, S.H., M.Crim.

Rahminawati, S.H.

Wanodyo Sulistyani, S.H., M.H.

Petunjuk:

1. Dilarang membuka literatur dalam bentuk apapun!

2. Jawaban-jawaban dari masing-masing aspek di tulis dilembar jawaban terpisah dengan dibubuhi nama-nama aspek pada sudut kanan atas!

ASPEK HUKUM PIDANA

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM dan apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM yang berat? Serta kemukakan pandangan Saudara disertai alasannya apakah penahanan, penangkapan, dan penjatuhan pidana berupa pemenjaraan serta pidana mati dalam penegakan hukum pidana di Indonesia merupakan bentuk pelanggaran HAM! (skor 25)

2. Jelaskan mengenai perlindungan hak-hak bagi saksi dan korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia! (skor 15)

ASPEK HUKUM TATA NEGARA

1. Sebagian pakar berpandangan bahwa hak-hak sipil dan politik wajib diimplementasikan dengan segera oleh negara, sedangkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak wajib diimplementasikan dengan segera.

a. Apakah maksud bahwa hak-hak sipil dan politik wajib diimplementasikan dengan segera oleh negara? Jelaskan alasan Saudara disertai dengan contoh-contohnya!

(skor 10)

b. Apakah hak-hak sipil dan politik di Indonesia sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya? Jelaskan alasan Saudara disertai dengan contoh-contohnya! (skor 10)

2. Salah satu wujud dari “kemerdekaan berserikat dan berkumpul” sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 UUD 1945 adalah dengan memasuki dan aktif dalam partai politik.

a. Menurut pendapat Saudara, apakah setiap orang (baca: warga negara) memiliki hak untuk memasuki dan aktif dalam partai politik? Jelaskan jawaban Saudara! (skor 10)

b. Apabila ada pembatasan terhadap pihak atau golongan tertentu untuk memasuki dan aktif dalam partai politik, apakah dapat dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia? Jelaskan jawaban Saudara disertai dengan contoh-contohnya! (skor 10)

ASPEK HUKUM INTERNASIONAL

1. HAM merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kancah pergaulan dunia Internasional yang tak terkecuali pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta oganisasi-organisasi regional seperti di Eropa, Amerika, Afrika dna Asia.

a. Sebutkan dan jelaskan mekanisme penegakan HAM Internasional dalam kerangka PBB!

b. Berikan penjelasan singkat tentang salah satu organisasi regional HAM yang telah ada dan menunjukkan eksistensinya dengan baik (latar belakang pendirian, struktur dan mekanisme organisasi, ciri khas yang dimiliki serta perkembangannya!

———————————————————————————————————–

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

UJIAN AKHIR SEMESTER

Mata Kuliah : Hukum Hak Asasi Manusia

Hari, tanggal : Rabu, 16 Januari 2008

Waktu : 100 menit

Dosen : Lies Sulistiani, S.H., M.H., et.al

Petunjuk:

- Dilarang membuka catatan, konvensi atau peraturan perundang-undangan dalam bentuk apapun.

- Dilarang keras bekerjasama ataupun menyontek.

- Soal dikerjakan berurutan.

ASPEK HUKUM PIDANA (SKOR : 60)

1. Jelaskan asas-asas dalam Hukum Pidana (materiil dan formil) yang esensinya diatur pula dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) maupun di dalam konvensi-konvensi internasional yang sudah diratifikasi (pasal-pasalnya harus Saudara sebutkan)

2. Jelaskan perbedaan pelanggaran HAM menurut UU No. 39 tahun 1999 dan menurut UU No. 26 tahun 2000!

3. Jelaskan kelemahan-kelemahan pengadilan HAM sebagaimana terlihat di dalam UU No. 26 Tahun 2000.

ASPEK HUKUM TATA NEGARA (SKOR : 20)

1. Menurut pendapat para pakar Hukum Tata Negara penagturan tentang HAM meruapakan salah satu materi miatan konstitusi. Berikan penjelasan Saudara mengapa pengaturan tentang HAM meruapakan materi muatan Konstitusi dan UU.

ASPEK HUKUM INTERNASIONAL (SKOR : 20)

1. Apakah Saudara melihat terdapat pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, budaya yang terjadi di Indonesia? Jelaskan salah satu kasus dan analisis kasus tersebut dengan menggunakan instrumen Hak Asasi Manusia Internasional yang Saudara ketahui.

————————————————————————————————————-

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

UJIAN AKHIR SEMESTER

Mata Kuliah : Hukum Hak Asasi Manusia

Hari, tanggal : Rabu, 14 Juni 2006

Waktu : 90 menit

Dosen : Team Teaching Kelas A & C

1. Terdapat beberapa pengertian yang dapat ditemukan tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

a. Tuliskan dengan tepat pengertian tentang HAM yang diberikan oleh Undang-Unddang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

b. Berikan satu lagi pengertian tentang HAM baik dari instrumen hukum lain (nasional/internasional) atau dari para ahli!

2. Kekuatan pengakuan HAM dalam hukum nasional diakui dalam beberapa Konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia.

a. Jelaskan materi pengakuan HAM yang terkandung dalam UUD 1945 sebelum Amandemen, UUD RIS 1949, UUDS 1950, dan UUD 1945 setelah perubahan.

b. Berikan komentar Anda secara historis tentang faktor-faktor yang menjadikan perbedaan materi muatan tentang HAM dari Konstitusi tersebut!

3. Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966 mengeluarkan Resolusi No. 2200 A (XXI) tentang International Covenant on Civil and Political Rights dan International on Economic, Social, and Cultural Rights. Pada tahun 2005, Indonesia memutuskan untuk meratifikasi covenant tersebut melalui sebuah undang-undang.

a. Issu apa yang paling essensi yang diatur dalam kedua covenant tersebut? Apa perbedaan pemenuhan hak-hak yang diatur dalam kedua covenant tersebut?

b. Bagaimana mekanisme penegakan masing-masing covenant tersebut?

c. Apa konsekuensi bagi Indonesia dengan meratifikasi kedua covenant tersebut?

4. Pengaturan HAM secara regional merupakan salah satu upaya untuk penegakan hukum Ham internasional berdasarkan mekanisme khusus yang terdapat di wilayah seperti Eropa, Amerika dan Afrika.

a. Berikan penjelasan singkat tentang salah satu pengaturan HAM regional yang telah ada tersebut dan menunjukkan eksistensinya dengan baik.

b. Samppai saat ini regional Asia masih belum memiliki pengaturan HAM regional. Berikan saran Saudara untuk terbentuknya pengaturan HAM regional di Asia.

5. Sebutkan dan jelaskan asas-asas hukum pidana dalam hukum HAM, kaitkan dengan kovenan-kovenan Internasional yang ada serta bagaimana implementasi di Indonesia.

6. Saat ini masih terdapat perbedaan pendapat tentang pelaksanaan hukuman mati dikaitkan dengan HAM, bagaimana menurut pendapat Saudara mengenai hukuman mati dikaitkan dengan Ham, apakah termasuk pelanggaran HAM atau bukan, berikan penjelasan singkat.

————————————————————————————————————-

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

UJIAN AKHIR SEMESTER

Mata Kuliah : Hukum Hak Asasi Manusia

Hari, tanggal : Kamis, 05 Juni 2003

Waktu : 100 menit

Dosen : Prof. Dr. Sri Soemantri M., S.H.

Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL.

Prof. Dr. Rukmana Amanwinata, S.H.

Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Rudy M. Rizky, S.H., L.LM.

Petunjuk Umum:

1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini secara berurutan sesuai dengan masing-masing aspek!

2. Tuliskan nama kelas di pojok kanan atas lembar jawaban Saudara!

ASPEK HUKUM TATA NEGARA

1. Pada tahun 2000, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan amandemen terhadap materi muatan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

a. Jelaskan komentar Saudara atas hasil amandemen tersebut khususnya dalam kaitannya dengan eksistensi HAM di Indonesia!

b. Bagaimana pandangan Saudara

2. Keberadaan peraturan perundang-undangan sangat mutlak diperlukan dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.

a. Jelaskan alasan diperlukannya peraturan perundang-undangan tersebut dan erikan contoh peraturan perundang-undangan yang sudahada!

b. Menurut Saudara, apakah pengaturan tersebut sudah cukup memadai untuk menjamin perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia? Jelaskan disertai contoh kasus yang Saudara ketahui (minimal tiga kasus)

ASPEK HUKUM PIDANA

1. Jelaskan bagaimanakah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana melindungi HAM setiap orang? Lengkapi jawaban Saudara dengan menjelaskan asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang ada dalam proses peradilan pidana.

2. Perkembangan perlindungan HAM dalam konteks tujuan pemidanaan berkaitan langsung dengan Sistem Peradilan Pidana dlaam rangka Integrated Criminal Justice System Indonesia. Dari pengamatan Anda, apakah sudah tercermin dalam Undang-Undang HAM 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Pengadilan HAM 26 Tahun 2000? Tunjukkan pada pasal yang relevan dengan pernyataan diatas dan beri uraian singkat!

ASPEK HUKUM INTERNASIONAL

1. Dalam perkembangan akhir-akhir ini dapat kita lihat bagaimana suatu negara atau organ internasional melancarkan kritik-kritik tertentu terhadap sikap beberapa negara yang dianggap melanggar HAM internasional. Sementara itu, salah satu prinsip mendasar dalam Hukum Internasional adalah prinsip non-interference, yaitu bahwa suatu negara tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Oleh karena itu, ada pendapat yang menyatakan bahwa prinsip non-interference cenderung menghambat penegakan dan penghormatan HAM secara universal. Apa komentar Saudara mengenai hal tersebut? Uraikan dengan singkat dan jelas, disertai dengan teori Hukum Internasional, harus disertai contoh kasus yang relevan!

2. Sebagai organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memegang peranan penting dalm penegakan HAM internasional.

a. Uraikan dan jelaskan yang Saudara ketahui mengenai Universal Declaration of Human Rights serta kaitannya dengan International Covenant on Civil and Political Rights dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

b. Uraikan dan jelaskan mengenai konvensi-konvensi HAM yang telah diratifikasi Indonesia. Jelaskan pula mengenai langkah-langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dalam rangka pengimplementasian konvensi-konvensi tersebut!

——————————————————————————————————-

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

UJIAN AKHIR SEMESTER

Mata Kuliah : Hukum Hak Asasi Manusia

Hari, tanggal : Senin, 10 Juni 2002

Waktu : 100 menit

Dosen : Prof.Dr.H.R. Sri Soemantri M., S.H., et.al

PETUNJUK:

§ Semua soal dari berbagai aspek harus dikerjakan!

§ Jawaban ditulis di lembar jawaban yang terpisah berdasarkan aspek dari pertanyaan yang Saudara jawab (aspek Pidana, Internasional dan Tata Negara)

§ Cantumkan nama dosen dan kelas masing-masing pada setiap lembar jawaban.

ASPEK HUKUM PIDANA

1. Dalam Sistem Peradilan Pidana, penghargaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) harus diberikan kepada para tersangka, terdakwa maupun terpidana.

a. Jelaskan dan uraikan asas-asas serta pasal-pasal yang mendukung atau memberikan jaminan terhadap perlindungan HAM dimaksud!

b. Bagaimana pendapat Saudara mengenai hukuman mati yang berlaku di Indonesia? Hal apakah yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya? Jelaskan!

2. Indonesia telah mempunyai undang-undangn mengenai HAM dan UU Pengadilan HAM.

a. Hal-hal pokok apakah yang diatur dalam kedua UU tersebut!

b. Apakah UU Pengadilan HAM Nomor 26 Tahun 2000 dapat mengadili semua bentuk pelanggaran HAM? Uraikan dan jelaskan pendapat Saudara!

ASPEK HUKUM INTERNASIONAL

1. Pengaturan HAM dalam kerangka internasional mulai berkembang sejak Pasca Perang Dunia II. Setelah peristiwa tersebut, dunia mulai menyadari akan pentingnya penegakan dan penghargaan terhadap HAM.

2. Sebagai organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memegang peranan penting dalm penegakan HAM internasional.

a. Uraikan dan jelaskan yang Saudara ketahui mengenai Universal Declaration of Human Rights serta kaitannya dengan International Covenant on Civil and Political Rights dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

b. Uraikan dan jelaskan mengenai konvensi-konvensi HAM yang telah diratifikasi Indonesia serta mekanisme penegakan dan pengawasannya!

ASPEK HUKUM TATA NEGARA

1. Jelaskan bentuk implementasi HAM di Indonesia berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan pelaksanaannya! Berikan tanggapan Saudara terhadap pengaturan HAM yang berkaitan dengan hak politik warga negara di dalam peraturan perundang-undangan tersebut!

2. Dalam memandang eksistensi HAM terdapat pandangan yang berbeda diantara para pakar maupun negara-negara di dunia. Jelaskan berbagai pandangan tersebut dan menurut Saudara bagaimanakah pandangan bangsa Indonesia terhadap eksistensi HAM. Berikan argumentasi dan landasan yang mendukung pendapat Saudara.

————————————————————————————————————–

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

UJIAN AKHIR SEMESTER

Mata Kuliah : Hukum Hak Asasi Manusia

Hari, tanggal : Senin, 12 Juni 2000

Waktu : 90 menit

Dosen : Prof.Dr.H.R. Sri Soemantri M., S.H., et.al

Petunjuk: Jawaban dari masing-masing aspek ditulis terpisah!

ASPEK HUKUM TATA NEGARA

1. Bagaimana Saudara menjelaskan kedudukan HAM di dalam sendi penyelenggaraan negara yang berdasarkan paham kedaulatan rakyat dan negara berdasar atas hukum?

2. Dalam UUD 1945, klausula yang mengatur tentang HAM relatif terbatas jumlahnya. Namun secara subtansial, HAM yang diatur dalam UUD 1945 menyentuh berbagai bidang kehidupan (politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan lain sebagainya)

a. Sebut dan jelaskan sekurang-kurangnya dua contoh konkrit HAM dalam bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya!

b. Jelaskan mana diantara bidang-bidang HAM itu yang mempunyai dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia yang tengah dilanda krisis seperti sekarang ini? Mengapa Saudara berpendapat demikian?

ASPEK HUKUM INTERNASIONAL

1. Ketika terjadi suatu unjuk rasa secara damai di ibukota, pasukan keamanan menggunakan cara-cara penanggulangan yang berlebihan. Beberapa anggota pasukan menggunakan peluru tajam hingga menyebabkan tewasnya empat orang pengunjuk ras. Kasus ini tidak diselidiki oleh yang berwenang dan tidak mendapat penyelesaian secara hukum.

a. Berikan analisis terhadap kasus tersebut dengan menggunakan instrumen-instrumen HAM (internasional dan nasional) yang relevan.

b. Apabial pelaku kasus tersebut diadili, pasal-pasal KUHP mana saja yang selayaknya digunakan? Jelaskan!

2. Berikan penjelasan singkat mengenai Kasus Filartiga v. Pena Irala berikut penafsiran hakim dalam menggunakan norma-norma HAM internasional tentang penyiksaan di Pengadilan Amerika Serikat!

ASPEK HUKUM PIDANA

Perlindungan Hak Asasi Manusia di dunia ini selain secara internasional terdapat dalam konvensi-konvensi internasional dan secara nasional (biasanya) terdapat dalam undang-undang dasar negara mereka masing-masing, juga terdapat dalam berbagai undang-undang nasionalnya diantaranya KUHPnya dan KUHAPnya.

a. Mengapa Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana harus mempunyai kaitan yang erat dengan perlindungan Hak Asasi Manusia?

b. Sebutkan paling sedikit lima asas universal yang terdapat dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia.

c. Berikan contoh-contoh konkrit mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia di bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, sebutkan pula dasar-dasar hukumnya, serta alasan-alasannya!

—————————————————————————————————————

SOAL HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL

Mata Kuliah : Hukum Pidana

Hari, Tanggal : Rabu, 26 Oktober 2005

Waktu : 90 menit

Dosen : Dr. Pontang Moerad BM., S.H.

Sigid Suseno, S.H., M.H.

Wanodyo Sulistiani, S.H.

Closed Book!!!

1. Asas legalitas dalam KUHP dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1). Salah satu pengertian dari asas legalitas adalah undang-undang tidak boleh berlaku surut (non retroaktif).

a. Apakah asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dapat disimpangi? Jelaskan dan sebutkan dasar hukumnya!

b. Apa yang dimaksud dengan perubahan perundang-undangan menurut doktrin dan yurisprudensi? Berikan contoh untuk jawaban Saudara!

2. Menurut Prof. Moeljatno perbuatan pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut.

Sebutkan unsur-unsur tindak pidana dan jelaskan masing-masing unsur tersebut serta hubungkan jawaban Saudara dengan putusan Mahkamah Agung No. 42 K/Pid/1965 tentang perkara Machroes Effendi?

3. Kemukakan analisis Saudara mengenai putusan Mahkamah Agung No. 42 K/Pid/1965 tentang perkara Machroes Effendi tersebut berdasarkan teori Vrij tentang tindak pidana?

4. Apa arti dari istilah di bawah ini dan berikan contohnya!

a. Delik materiil

b. Delik dolus

c. Delik omissi

d. Delik comissionis per omissionem comisa.

——————————————————————————————————-

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL

Mata Kuliah : Hukum Pidana

Hari, Tanggal : Jumat, 02 Nopmeber 2007

Waktu : 120 menit

Dosen : Sigid Suseno, S.H., M.H.

1. Pengertian hukum pidana dapat dibedakan dalam ius poenale dan ius puniendi.

a. Jelaskan pengertian ius poenale dan ius puniendi, serta kemukakan pendapat Saudara apakah materi mata kuliha hukum pidana termasuk pengertian hukum pidana yang mana?

b. Sebutkan seumber hukum berlakunya hukum pidana Indonesia baik sumber hukum pidana tertulis maupun sumber hukum pidana tidak tertulis!

c. Sebutkan kriteria suatu perbuatan yang termasuk dalam hukum adat pidana? Jelaskan disertai dengan contoh!

2. Pasal V Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dipandang sebagai batu penguji.

a. Apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut diatas dan sebutkan kriteria batu penguji yang ditentukan dalam Pasal V UU No. 1 Tahun 1946 tersebut!

b. Siapa yang berhak menentukan suatu ketentuan tidak berlaku berdasarkan Pasal V UU No.1 Tahun 1946? Kemukakan argumentasi Saudara!

3. Unsur melawan hukum merupakan unsur konstitutif dalam tindak pidana.

a. Apa yang dimaksud dengan unsur konstitutif dari melawan hukum dalam tindak pidana dan sebutkan beberapa arti melawan hukum?

b. Apa yang dimaksud dengan melawan hukum formil dan melawan hukum materiil? Kemukakan pandangan pakar hukum pidana mengenai masalah tersebut!

c. Apa yang Saudara ketahui tentang sifat melawan hukum dalam fungsi negatif dan sifat melawan hukum yang positif? Jelaskan dengan memberikan contoh untuk memperjelas jawaban Saudara!

4. Putusan Mahkamah Agung No. 42 K/Kr/1966 dalam perkara Machroes Effendi seringkali dikaitkan dengan ajaran melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif.

a. Apakah Saudara setuju dengan pernyataan tersebut diatas? Apabila setuju kemukakan argumentasi Saudara untuk menjelaskan bahwa putusan MA tersebut merupakan penerapan sifat melawan hukum yang negatif!

b. Sebutkan kaidah hukum yang dapt ditarik dari pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut!

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL

Mata Kuliah : Hukum Pidana

Hari, Tanggal : Selasa, 25 Oktober 2005

Waktu : 90 menit

Dosen : Sofjan Sastrawidjaja, S.H.

Catatan: Dilarang membuka buku, catatan, KUHP dan bekerja sama!!!

1. Sebutkan pengertian hukum pidana menurut Moeljatno beserta penjelasannya secara lengkap!

2. Dikatakan ada dua fungsi hukum pidana, sebutkan dan berilah pula penjelasannya secara lengkap!

3. Jelaskan Pasal V UU No. 1/1946, dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Tiga (3) ukuran pembatasan tidak berlakunya suatu peraturan hukum pidana!

b. Dua (2) kelompok pendapat tentang fungsi pasal tersebut sebagai batu penguji!

4. Sebutkan 4 (empat) cara pembaharuan hukum pidana di Indonesia beserta penjelasannya secara lengkap!

5. Mengenai perubahan perundang-undangan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP itu menurut ilmu hukum pidana dikenal tiga teori. Sebutkan teori-teori tersebut beserta penjelasannya secara lengkap!

6. Kasus:

Tiga orang warga negara Irak membajak pesawat udara milik perusahaan PANAM diatas kota Manila negara Philipina, dan memaksa pilotnya untuk menerbangkan pesawat udara itu ke Baghdad. Akan tetapi oleh karena kekurangan bahan bakar, terpaksa mendarat di Bandara Husein Sastranegara Bandung dan para pembajak iu tertangkap oleh petugas-petugas hukum Indonesia di Bandung.

Pertanyaan:

Dapatkah para pembajak Irak itu dituntut dan diadili di Indonesia berdasarkan KUHP Indonesia? Jelaskan jawaban Saudara beserta landasan hukumnya!

———————————————————————————————————–

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL

Mata Kuliah : Hukum Pidana

Hari, Tanggal : Selasa, 14 Nopember 2006

Waktu : 90 menit

Dosen : Sofjan Sastrawidjaja, S.H.

H. Agus Takariawan, S.H., M.H.

Catatan: Dilarang membuka buku, catatan, KUHP dan bekerja sama!!!

1. Sebutkan pengertian hukum pidana menurut Moeljatno beserta penjelasannya secara lengkap!

2. Dikatakannya ada dua fungsi hukum pidana, sebutkan dan berilah pula penjelasannya secara lengkap!

3. Jelaskan Pasal V UU No.1 Tahun 1946, dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Tiga (3) ukuran pembatasan tidak berlakunya suatu peraturan hukum pidana!

b. Dua (2) kelompok pendapat tentang fungsi pasal tersebut sebagai batu penguji!

4. Sebutkan 4 (empat) cara pembaharuan hukum pidana di Indonesia beserta penjelasannya secara lengkap!

5. Mengenai perubahan perundang-undangan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP itu menurut ilmu hukum pidana dikenal tiga teori. Sebutkan teori-teori tersebut beserta penjelasannya secara lengkap!

6. Kasus:

Tiga orang warga negara Irak membajak pesawat udara milik perusahaan PANAM diatas kota Manila negara Philipina, dan memaksa pilotnya untuk menerbangkan pesawat udara itu ke Baghdad. Akan tetapi oleh karena kekurangan bahan bakar, terpaksa mendarat di Bandara Husein Sastranegara Bandung dan para pembajak iu tertangkap oleh petugas-petugas hukum Indonesia di Bandung.

Pertanyaan:

Dapatkah para pembajak Irak itu dituntut dan diadili di Indonesia berdasarkan KUHP Indonesia? Jelaskan jawaban Saudara beserta landasan hukumnya!

———————————————————————————————————–

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.