Feeds:
Posts
Comments

SOAL HUKUM ACARA PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

UJIAN TENGAH SEMESTER

Mata Kuliah : Hukum Acara Pidana

Hari, Tanggal : Kamis, 4 April 2008

Waktu : 100 menit

Kelas : A, B, C, D, E

Bagian I

a. Mengapa negara harus membuat Hukum Acara Pidana? Dan apa akibatnya bila negara tidak membuat Hukum Acara Pidana? Terangkan!

b. Bagaimana definisi Hukum Acara Pidana menurut Mr. J.M. van Bemmelen? Dan bandingkan dengan definisi dari Mr. Simons, mana yang lebih baik dan alasannya?

c. Apa tujuan pokok dari Hukum Acara Pidana? Dan kebenaran apa yang hendak dicari? Jelaskan dan berikan contohnya!

d. Kepentingan hukum siapa yang harus dijamin oleh Hukum Acara Pidana? Dan berikan alasannya!

Bagian II

a. Siapakah yang dimaksud dengan pegawai Penyelidik dan Penyidik? Dan apakah tugasnya?

b. Apakah yang dimaksud dengan penyelidikan dan jelaskan apa tujuannya?

c. Jelaskan barang-barang apa yang harus disita untuk dijadikan sebagai barang bukti? Sebutkan kriterianya!

d. Apakah yang dimaksud dengan penahanan? Siapakah yang berwenang untuk melakukan penahanan, dan apa syarat-syaratnya, dan mengapa Mr J.M. van Bemmelen menyatakan bahwa lembaga penahanan itu ibarat sebilah pedang bermata dua?

Bagian III

a. Terangkan apakah yang dimaksud dengan perkara Pra Peradilan?

b. Apakah tujuan diuatnya lembaga Pra Peradilan ini? Siapakah yang dapat berperkara dalam Pra Peradilan dan bagaimana bentuk putusannya?

c. Apakah yang dimaksud dengan perkara Koneksitas? Dan bagaimana penyidikannya?

d. Pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara Koneksitas, dan berikan alasannya?

Bagian IV

a. Jelaskan hal-hal apakah yang harus dipertimbangkan oleh Jaksa/PU sebelum membuat surat dakwaan?

b. Asas-asas penuntutan apa yang dikenal dalam Hukum Acara Pidana? Dan terangkan arti serta perbedaannya!

c. Apa yang dimaksud dengan surat dakwaan? Dan apa saja bentuknya? Jelaskan!

d. Apa arti serta perbedaan antara: Surat Dakwaan Obsecure Libbel dengan Surat Dakwaan tidak dapat diterima? Jelaskan!

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

UJIAN TENGAH SEMESTER

Mata Kuliah : Hukum Acara Pidana

Hari, Tanggal : Kamis, 5 April 2007

Waktu : 100 menit

Kelas : A, B, C, D, E

Bagian I

a. Bagaimana rumusan definisi Hukum Acara Pidana menurut Mr J.M. van Bemmelen dan bandingkan dengan definisi dari Mr. Simons, manakah yang lebih tepat dan apa alasannya? Jelaskan!

b. Kapan Hukum Acara Pidana mulai berjalan dan apakah tujuannya? Untuk apa negara membuat Hukum Acara Pidana dan kepentingan hukum siapa yang harus dijamin dalam pelaksanaannya?

c. Siapakah yang dimaksud dengan pengawai penyidik, dengan cara bagaimana dpat mengetahui telah terjadi tindak pidana?

d. Apakah yang dimaksud dengan penyidikan, dan barang apa saja yang harus dikumpulkan, dan jelaskan untuk apa tujuannya?

e. Berapa lama penyidik untuk kepentingan penyidikan dapat melakukan penahanan terhadap seorang tersangka, dimana penahanan dilakukan dan apa syarat-syaratnya? Jelaskan!

Bagian II

a. Asas apa yang dikenal dalam penuntutan perkara pidana, apa artinya dan asas mana yang berlaku di Indonesia, dimana dasar hukumnya?

b. Apa yang dimaksud dengan surat dakwaan? Dan mengapa surat dakwaan merupakan dasar penuntutan perkara pidana? Bagaimana pendpat Mr. Trapman mengenai hal ini? Jelaskan!

c. Apa yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Jaksa/PU bila menerima pelimpahan berkas perkara yang telah lengkap dari pegawai penyidik? Jelaskan!

d. Apa yang dimaksud dengan surat dakwaan Obscure Libbel? Jelaskan apa saja syaratnya agar tidak dinyatakan obscure.

e. Sebutkan bentuk-bentuk surat dakwaan yang Saudara kenal, jelaskan arti serta perbedaannya, apabila harus dirubah apa tujuan dari perubahan surat dakwaan tersebut?

Bagian III

a. Jelaskan apa arti dari kompetensi mengadili yang relatif dan absolut, berikan contohnya!

b. Forum-foum apa sajakah yang memberikan kewenangan pada Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara? Jelaskan artinya!

c. Apa yang menyebabkan terjadinya Jurisdictie Geschill, dan siapakah yang berwenang untuk memutusnya? Jelaskan!

d. Jelaskan apa yang dimaksud Pre Judiciel Geschill, berikan contohnya.

e. Perlawanan/verzet Jaksa/PU terhadap penolakan pemeriksaan perkara oleh Hakim kemana dan kapan harus diajukan? Jelaskan!

—————————————————————————————————————

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

UJIAN TENGAH SEMESTER

Mata Kuliah : Hukum Acara Pidana

Hari, Tanggal : Jumat, 2 April 2004

Waktu : 75 menit

Kelas : A, B, C, D

Bagian I

a. Bagaimana Mr.J.M. van Bemmelen memberikan definisi Hukum Acara Pidana?

b. Apa tujuan Hukum Acara Pidana , dan bagaimana penerapannya?

c. Dimana letak tempat kedudukan Hukum Acara Pidana dalam sistematika Hukum Publik dan apa artinya bahwa Hukum Acara Pidana mempunyai Puliekrectelijk?

d. Kepentngan hukum siapa yang harus dijamin oleh Hukum Acara Pidana dan apa saja ilmu-ilmu pembantunya?

Bagian II

a. Siapa yang dimaksud dengan Pegawai Penyidik dan apa tugas wewenangnya? Jelaskan!

b. Apabila Penyidik hendak menahan tersangka, syarat apa saja yang harus dipenuhi, untuk berapa lama dan dimana tempat penahanannya? Jelaskan perbedaannya!

c. Dengan cara bagaimana Penyidik dapat mengetahui telah terjadi tindak pidana? Jelaskan!

d. Apa yang dimaksud dengan Pra Peradilan dan bagaimana acara pemeriksaannya?

Bagian III

a. Asas-asas penuntutan apa yang dikenal dalam Hukum Acara Pidana, dan asas apa yang dianut di Indonesia serta sebutkan dasar hukumnya?

b. Apa yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Obsecure Libbel dan syarat apa yang haus dipenuhi agar surat dakwaan tidak dinyatakan Obsecure Libbel?

c. Sebutkan bentuk-bentuk Surat Dakwaan yang Saudara kenal dan jelaskan perbedaannya!

d. Kapan Jaksa/ Penuntut Umum dapat merubah Surat Dakwaan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan? Jelaskan!

—————————————————————————————————————

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

UJIAN TENGAH SEMESTER

Mata Kuliah : Hukum Acara Pidana

Hari, Tanggal : Jumat, 4 April 2003

Waktu : 100 menit

Kelas : A, B, C

Bagian I

a. Bagaimana Mr.J.M. van Bemmelen memberikan definisi Hukum Acara Pidana?

b. Bila dibandingkan dengan definisi lain, mengapa definisi dari Mr. J.M. van Bemmelen tersebut lebih lengkap? Jelaskan!

c. Untuk apa negara membuat Hukum Acara Pidana dan apa yang terjadi bila negara tidak membuat Hukum Acara Pidana? Jelaskan!

d. Dimana letak tempat kedudukan Hukum Acara Pidana dalam sistematika Hukum Publik dan apa artinya bahwa Hukum Acara Pidana mempunyai Puliekrectelijk?

Bagian II

a. Siapa yang dimaksud dengan Pegawai Penyidik dan Penyelidik? Serta apa tugas dan kewajibannya?

b. Dengan cara bagaimana Penyidik dapat mengetahui telah terjadi tindak pidana? Sebutkan dan jelaskan!

c. Apakah yang dimaksud dengan Penyidikan dan Penyelidikan?

d. Mengapa barangbukti harus diawetkan? Barang bukti apa yang harus dikumpulkan Penyidik untuk diawetkan? Sebutkan kriterianya dan dimana barang bukti itu harus disimpan?

Bagian III

a. Terangkan apa yang dimaksud dengan Pra Peradilan? Apa tujuan dari dibentuknya lembaga Pra Peradilan?

b. Apa yang dimaksud dengan Pra Penuntutan dan jelaskan prosedurnya? Dan dalam hal apa Penuntutan dihentikan dan dikesampingkan?

c. Apa yang dimaksud dengan perkara Koneksitas? Dan dimana perkara tersebut harus diadili? Jelaskan alasannya!

d. Apa yang Saudara ketahui tentang penggabungan tuntutan ganti kerugian dalam perkara pidana? Kapan haus diajukan? Dan apa alasannya?

Bagian IV

a. Sebutkan asas-asas penuntuttan yang Saudara kenal dalam Hukum Acara Pidana? Dan terangkan arti serta perbedaannya!

b. Apa yang dimaksud dengan Surat Dakwaan, dan apa syarat yang harus dipenuhi agar tidak dinyatakan Obsecure Libbel?

c. Apa yang dimaksud dengan dakwaan yang dimuat dalam Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara dimuka sidang? Bagaimana pendapat Mr. Trapmann tentang hal itu? Jelaskan!

d. Sebutkan bentuk-bentuk Surat Dakwaan yang Saudara kenal dan jelaskan arti serta perbedaannya!

SOAL HUKUM PIDANA

Fakultas Hukum

Universitas Padjadjaran

UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2007/2008

Mata Kuliah : Hukum Pidana

Hari, Tanggal : Kamis, 17 Januari 2008

Waktu : 100 Menit

Kelas : A, B, C, D, E, F

Dosen : Tim Dosen

1. Sumber hukum pidana bermuara pada UU No. 1 Tahun 1946 j.o. UU No. 73 Tahun 1958 yang masih dilatarbelakangi dan dipengaruhi oleh pemikiran individualistik. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, rumusan pasal 1 ayat (1) KUHP sebagai asa fundamental mengandung dua makna pokok.

a. Jelaskan 2 makna yang terkandung dari Pasal 1 ayat (1) KUHP beserta konsekuensi dan rasio pemikirannya.

b. Bagaimana menurut Saudara kedudukan Pasal 1 ayat (2) terhadap asas legalitas?

2. Tiga masalah pokok dalam hukum pidana terdiri dari Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan Pidana.

a. Jelaskan pemahaman Saudara dari pengertian Hukum Pidana dilihat dari perspektif Aliran Klasik, Aliran Modern dan Aliran Neo Klasik.

b. Jelaskan pandangan paham determinisme dan indeterminisme berkaitan dengan kesalahan (pertanggungjawaban pidana).

c. Jelaskan pemahaman Saudara tentang teori-teori tujuan pemidanaan.

3. Jelasakan masing-masing pengertian disertai contoh sederhana:

a. Asas teritorial;

b. Asas nasionalitas aktif;

c. Asas nasionalitas pasif;

d. Asas universalitas.

4. Salah satu unsur dari tindak pidana adalah adanya unsur sifat melawan hukum. SIfat melawan hukum terbagi ke dalam dua jenis yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil.

a. Jelaskan arti sifat melawan hukum formil dan materiil sehingga jelas keduanya serta berikan contohnya.

b. Jelaskan pula perbedaan ajaran sifat melawan hukum materiil dalm fungsi yang negatif dan positif disertai contohnya.

c. Apa akibat dalam lapangan hukum acara mengenai dicantumkan atau tidaknya unsur melawan hukum dari suatu rumusan delik.

5. Alasan penghapus pidana dapat dibedakan ke dalam alasan pembenar dan alasan pemaaf.

a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan alasan pembenar? Berikan contohnya.

b. Jelaskan dua bentuk daya paksa menurut doktrin dan berikan masing-masing contohnya.

c. Sebutkan 3 syarat untuk menentukan adanya noodweer menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP.

6. Salah satu asas terpenting dalam hukum pidana disamping asas legalitas adalah asas kesalahan (geen straf zonder schuld). Benuk-bentuk kesalahan terdiri dari sengaja/dolus dan lalai/culpa.

a. Jelaskan corak/bentuk-bentuk kesengajaan disertai dengan contohnya.

b. Jelaskan pendapat Saudara tentang adagium “tiada pidana tanpa kesalahan” dihubungkan dengan amar putusan hakim.

——————————————————————————————————-

Fakultas Hukum

Universitas Padjadjaran

UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2006/2007

Mata Kuliah : Hukum Pidana

Hari, Tanggal : Kamis, 09 Januari 2007

Waktu : 120 Menit

Kelas : A, B, C, D, E, F

Dosen : Tim Dosen

1. Eksistensi Hukum Pidana tidak bisa terlepas dari pengaruh-pengaruh dari berbagai aliran-aliran atau mazhab yang mendasari pada prinsip, teori, tujuan dan orientasinya. Berdasarkan hal tersebut diatas, jelaskan pemahaman Saudara mengenai Hukum Pidana secara tuntas kaitannya dengan:

a. - Aliran Klasik;

- Aliran Modern; baik berdasarkan kriminologi maupun sosiologi;

b. - Teori Absolut atau Pembalasan;

- Teori Relatif atau Tujuan;

- Teori Gabungan.

c. Paham Determinisme dan Paham Indeterminisme; serta jelaskan hubungan antara point (a) dan (b), begitu juga hubungan antara ponit (b) dan (c).

2. Indonesia termasuk salah satu negara yang menganut “asas legalitas” sebagai asas fundamental yang tertuang dalam Pasal 1 KUHP dengan berbagai prinsipnya, tetapi pada perkembangan hukum pidana dikeluarkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan HAM, dimana dalam ketentuan tersebut ditentukan bahwa untuk kasus-kasus tertenatu diberlakukan “asas retroaktif”. Sehubungan dengan hal tersebut, bagaimanakan pendapat Saudara mengenai hal diatas, dilihat dari prinsip hukum pidana sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Jelaskan secara tuntas!

3. Masalah tindak pidana mempunyai arti yuridis apabila dirumuskan dalam undang-undang sebaliknya apabila tidak disebut/dirumuskan dalam undang-undang mempunyai arti kriminologis, yang masing-masing mengandung konsekuensi “dapat” atau “tidaknya” dipidana.

a. Jelaskan beserta contoh pasal-pasal dalam KUHP mengenai cara atau teknik perumusan tindak pidana, yang melukiskan perbuatan yang dimaksud secara skematis tidak konkrit?

b. Apa yang Saudara ketahui tentang konsekuensi dibedakannya kejahatan dan pelanggaran dalm KUHP. Jelaskan!

c. Dalam hal terjadinya seorang yang disangka melakukan tindak pidana pertama-tama apa yang harus dipersoalkan sebelum ia dijatuhi hukuman.

4. Salah satu unsur atau elemen dari tindak pidana adalah unsur melawan hukum, yang merupakan suatu penilaian objektif terhadap “feit” (perbuatan).

a. Jelaskan oleh Saudara persamaan dan perbedaan tentang sifat melawan hukum beserta konsekuensinya.

b. Jelaskan pula perbedaan ajaran sifat melawan hukum dalam fungsi yang negatif dan positif diertai contohnya.

c. Apa akibat dalam lapangan hukum acara mengenai dicantumkan atau tidak dicantumkannya unsur melawan hukum dari suatu rumusan delik.

5. Persoalan yang menyangkut ajaran sebab akibat dapat diterapkan dalam menentukan penentuan apakah perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Terkait dengan hal tersebut dikatakan bahwa teori sebab akibat Von Buri adalah syarat mutlak (conditio sine quanon).

a. Jelaskan teori ini;

b. Teori ini sangat memperluas dasar pertanggungjawaban pidana. Jelaskan dan beserta buktinya dengan contoh kasusnya.

6. Berikan komentar Saudara terkait kasus video mesum yang melibatkan anggota DPR (YZ) dan ME. Apakah masalah tersebut ada kaitannya dengan apa yang disebut “klacht delict” ataukah “tidak”? Jelaskan secara tuntas.

7. Suatu peristiwa tragis terjadi di wilayah hukum Bandung Timur, dimana Aniek Qoriah S dengan tega mengahabisi ketiga anaknya yang notabene masih anak-anak yang memerlukan perhatian dan perlindungan dari kedua orang tuanya. Melalui suatu pemeriksaan yang intensif terungkap bahwa Aniek Qoriah S dengan tega membunuh anaknya karena dengan alasan tidak bisa membahagiakan anak di masa depan, dan merasa takut pula bila nanti anaknya hidup susah.

Berkaitan dengan kasus diatas, masalah apa yang Saudara dapat kemukakan dengan memperhatikan:

a. Masalah pokok hukum pidana, yaitu pertanggungjawaban pidana (mens-rea);

b. Teori-teori dan bentuk-bentuk kesengajaan;

c. Bagaimana dengan kealpaan disadari (bewuste schuld).

Jelaskan secara tuntas dan apakah kasus tersebut ada kaitan dengan ketentuan dalam Pasal 44 KUHP.

8. Dalam teori hukum pidana dikenal 3 (tiga) alasan penghapusan pidana. Sebutkan alasan-alasan penghapusan pidana menurut teori hukum pidana tersebut.

——————————————————————————————————-

Fakultas Hukum

Universitas Padjadjaran

UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2005/2006

Mata Kuliah : Hukum Pidana

Hari, Tanggal : Rabu, 25 Januari 2006

Waktu : 120 Menit

Kelas : A, B, C, D, E,

Dosen : Tim Dosen

1. Asas legalitas dalam KUHP j.o. UU No. 1 Tahun 1946 j.o. UU No. 73 Tahun 1958, dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Salah satu pengertian dari asas legalitas adalah bahwa untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang dapat dipidana harus ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya terlebih dahulu.

a. Bagaimanakah menurut Saudara kedudukan hukum adat sebagai sumber hukum tidak tertulis di Indonesia?

b. Apakah rumusan Pasal 1 ayat (4) RKUHP yang mengatkan bahwa “Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa”, tidak bertentangan dengan berlakunya asas legalitas dalm hukum pidana? Jelaskan!

2. a. Dalam mementukan seseorang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum,

apakah cukup dengan telah terpenuhinya rumusan delik ataukah tidak? Jelaskan!

Jawaban Saudara harus juga memperhatikan pendapat dari Simons, Pompe dan Prof.

Moeljatno.

b. Berikan komentar Saudara bahwa elemen/ unsur “Materiele Wederrechtelijkheid” telah mengalami pergeseran yang ekstensif. Benarkah demikian? Jelaskan secara tuntas.

3. Sistem KUHP kita dalam menentukan suatu delik tidak hanya perbuatan yang selesai saja, melainkan juga perbuatan-perbuatan yang dianggap belum selesai tapi membahayakan kepentingan hukum/umum, yang dikenal dengan istilah “Poging” atau “Attempt” (Percobaan).

a. Syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi dalam percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP. Jelaskan disertai contohnya.

b. Dalam unsur “permulaan pelaksanaan” dalam percobaan melakukan tindak pidana (poging) terdapat 2 (dua) teori, yaitu teori objektif dan teori subjektif. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kedua teori tersebut.

4. Ada perkembangan bahwa Korporasi sudah menjadi subjek hukum pidana, siapakah yang dapat bertanggung jawab apabila korporasi/badan hukum melakukan tindak pidana?

5. Dalam praktik untuk terjadinya suatu tindak pidana dapat melibatkan pihak lain yang berperan sebagai “manus domina” / “actor intellectualis” atau “manus ministra” /pembuat langsung atau juga dalam menggerakkan orang lain dengan upaya-upaya yang diatur secara limitatif.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila A menganjurkan B untuk menganiaya C, tapi B langsung membunuh C.

a. Jelaskan secara tuntas dalam kasus diatas, apakah matinya C dapat dipertanggung jawabkan pada A, dengan memperhatikan teori/dokrin.

b. Bagaimana kalau B dalam membunuh C menggunakan pistol tetapi tembakan melenceng mengenai D, karena adanya “abberation ictus” (penyimpangan sasaran). Uraikan jawaban Saudara. Bagaimanakah matinya D, apakah A dapat dipertanggungjawabkan?

c. Pembatasan yang dijumpai dalam Pasal 163 bis ayat (1) KUHP (mislukte uitlokking) adalah pidana yang akan dijatuhkan. Sebutkan 3 (tiga) pembatasan tersebut dan berilah pula masing-masing contoh kasusnya.

6. “Y” seorang saksi tindak pidana Jamsostek sedang menjalani proses peradilan untuk mendapatkan keterangan, akan tetapi selama proses saksi tersebut memberikan keterangan secara berbelit-belit sehingga terkait dengan Pasal 242 ayat (1) – ayat (4) KUHAP tentang memberikan keterangan/kesaksian palsu. “X” Panitera di Pengadilan Negeri setempat, akan tetapi “X” (bukan Panitera dalam kasus tersebut) berinisiatif menghubungi saksi “Y”. Sedangkan “X” digerakkan oleh hakim ketua yang mengadili perkara tersebut. “X” mendesak saksi “Y” jika tidak memberikan uang sebesar Rp 200 juta, maka “Y” akan dikenakan sanksi karena memberikan keterangan palsu.

Pada saat “Y” dan “X” bertemu, tiba-tiba aparat penyidik atas permintaan saksi “Y” melaksanakan tugas yaitu dengan menangkap mereka.

Terkait dengan hukum pidana materiil, masalah apa saja yang dapat Saudara kemukakan dihubungkan dengan kasus diatas. Jelaskan jawaban Saudara disertai dengan dasar hukumnya.

7. Ketika kasus korupsi menjadi target dalam penegakan hukum timbul skeptis masyarakat, mengingat banyak kasus korupsi kakap yang melibatkan pejabat negara dan konglomerat hitam yang punya akses kelingkaran politik tidak terjamah hukum. Namun, asumsi demikian dapat berubah dengan banyak kasus korupsi yang lai diproses dan telah divonis. Khusus kasus Nurdin Halid dari serangkaian kasus yang diproses, ada kasus yang ternyata dalam persidangan divonis bahwa dakwaan tidak dapat diterima karena ada indikasi BAP-nya tidak valid.

Berdasarkan kasus diatas, apakah Nurdin Halid dapat diajukan kembali ataukah tidak. Jelaskan pengetahuan Saudara secara tuntas dna apakah kasus tersebut ada kaitan dengan ketentuan dalam Pasal 76 KUHP.

8. Jelaskan apa yang Saudara ketahui tentang:

a. Deelneming;

b. Pengertian satu perbuatan dengan beberapa perbuatan;

c. Pengertian beberapa aturan pidana dilanggar;

d. Pengertian residivis;

e. Pengertian pasal 71 KUHP, apabila dikaitkan dengan definisi “concursus/samenloop/perbarengan”.

——————————————————————————————————-

Fakultas Hukum

Universitas Padjadjaran

UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2004/2005

Mata Kuliah : Hukum Pidana

Hari, Tanggal : Selasa, 11 Januari 2005

Waktu : 120 Menit

Kelas : A, B, C, D, E,

Dosen : Tim Dosen

1. Prof. van Hattum mengatakan bahwa “Hukum Pidana dewasa ini barulah mencapai suatu tahap tertentu di dalam sejarah pertumbuhannya, meskipun titik akhirnya sudahlah jelas belum tercapai”.

Berikan pendapat Saudara mengenai pendpat Prof. van Hatum tersebut serta hubungkan dengan proses pembentukan hukum!

2. a. Pasal 1 ayat (1) KUHP dikatakan sebagai tiang hukum pidana, dimana di dalamnya

terkandung adagium dan asas hukum pidana. Jelaskan oleh Saudara adagium dan asas

tersebut berikut artinya dan bagaimana pandangan Prof. Barda Nawawi Arief

mengenai arti dari asas yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut, serta

bagaimana kaitannya dengan RUU KUHP. Jelaskan!

b. Pasal 1 ayat (2) KUHP mengandung dua persoalan yang KUHP sendiri tidak memberi jalan keluar. Sebutkan kedua persoalan tersebut, serta bagaimana menjawab ke-2 (dua) persoalan tersebut, dan bagaimana pendapat Hazewinkel-Suringa mengenai Pasal 1 ayat (2) KUHP ini. Jelaskan!

3. a. Jika ada orang yang disangka melakukan tindak pidana, pertama-tama apa yang harus

dipersoalkan sebelum orang yang disangka melakukan tindak pidana itu dipidana.

Jawaban Saudara hendaknya dilihat dari unsur (umum) tindak pidana. Jelaskan!

b. Ajaran “sifat melawan hukum” yang mana yang dianut oleh hukum positif Indonesia? Jelaskan serta tunjukkan yurisprudensi mengenai hal ini, dan adakah menurut pandangan Saudara perkecualiannya? Jika ada, jelaskan pula dengan disertai landasan hukumnya.

4. Berikan penjelasan Saudara dengan disertai kasusnya yang menggambarkan adanya relevansi dengan ketentuan Pasal 63 KUHP, Pasal 65 KUHP, dan Pasal 76 KUHP, serta harus memperhatikan masalah-masalahnya, antara lain:

a. Makna dari pengertian “feit”;

b. Fokus masalahnya;

c. Upaya hukum;

Ketiga hal tersebut harus menjadi pertimbangan dari jawaban Saudara dengan berpijak pada aturan mainnya.

5. Dalam KUHP kita yang bersumber UU No. 1 Tahun 1946 j.o. UU No. 73 Tahun 1958 dikenal adanya delik aduan, yang terbagi dua yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif.

a. Jelaskan oleh Saudara mengenai perbedaan kedua hal tersebut diatas beserta contohnya dan jelaskan pula konsekuensi dari masing-masinmg delik aduan tersebut.

b. Berikan pendapat Saudara tentang maksud dari pembentuk UU memasukkan “zinah” ke dalam delik aduan bukan delik biasa.

6. Maraknya kasus pembobolan bank yang merugikan negara triliunan rupiah akhir-akhir ini sebagai fenomena melemahnya pranata hukum dan penegakan hukum dan tidak aneh lagi bila mereka yang telah ditentukan dan diduag sebagai tersangka kabur ke luar negeri, termasuk Dirut Ban Global yang bernama Irawan Salim kabur sebelum dicekal.

Berkaitan dengan hal tersebut, apabila dilihat dari perspektif hukum pidana mengandung problematik tentang batas-batas berlakunya hukum pidana. Benarkah demikian? Jelaskan oleh Saudara secara tuntas, serta bagaimana negara yang menjadi pelarian tersebut ternyata belum mempunyai apa yang disebut “ perjanjian ekstradisi”? Jelaskan beserta alasan-alasan yuridisnya.

7. Kasus Munir sebagai aktivitis Hak Asasi Manusia telah menyita perhatian berbagai kalangan. Apalagi kematiannya ada dugaan disengaja ini didukung dengan hasil autopsi dari Pemerintah Belanda ditemukan dalam tubuh Munir sejenis “racun arsenik”.

Sehubungan dengan kasus tersebut diatas, bahwa meninggalnya Munir ada indikasi unsur dolus. Jelaskan oleh Saudara bentuk-bentuk kesengajaan yang mana saja, dengan merujuk pada teori, sifat dolus (sengaja), serta mungkinkah kasus Munir terdapat pula indikasi “culpa yang disadari” (bewuste schuld) ataukah tidak? Jelaskan secara tuntas!

8. A membujuk B untuk menganiaya X dengan imbalan uang sebesar Rp 15 juta, ternyata B kemudian membujuk C untuk menganiaya X dengan imbalan uang sebesar Rp 5 juta dan C menyetujui untuk menganiaya X dan ternyata X kemudian tewas akibat penganiayaan yang dilakukan oleh C.

Pertanyaan:

a. Jelaskan oleh Saudara kedudukan A, B, dan C serta hubungannya dengan tanggung jawab masing-masing?

b. Sebutkan 3 (tiga) pembatasan yang kita jumpai dalam ketentuan Pasal 163 bis yat (1) tentang “mislukte uitlokking” (pembujukan/penganjuran yang gagal), dan berilah masing-masing contohnya.

c. Jelaskan apakah yang menjadi perbedaan antara “pembujukan melakukan delik” dengan “pembantuan dalam melakukan delik”, dan bagaimana halnya “dengan yang disuruh melakukan tindak pidana”, apakah dapat dipertanggungjawabkan? Mengapa? Jelaskan jawaban Saudara!

——————————————————————————————————-

Fakultas Hukum

Universitas Padjadjaran

UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2003/2004

Mata Kuliah : Hukum Pidana

Hari, Tanggal : Kamis, 15 Januari 2004

Waktu : 120 Menit

Kelas : A, B, C, D, E,

Dosen : Tim Dosen

1. Jelaskan ketentuan Pasal 58 KUHP dalam hal-hal:

a. Rasionya (dasar pemikirannya) mengapa pasal ini ditempatkan di bawah Buku I Bab V KUHP (Penyertaan)?

b. Maknanya (pengertiannya) dan berilah pula masing-masing contoh-contoh pasalnya dalam KUHP?

2. Hukum Pidana dewasa ini barulah mencapai tahap tertentu di dalam sejarah pertumbuhannya meskipun titik akhirnya itu jelas belum tercapai. Sehubungan dengan itu:

a. Apakah ada kaitannya dengan Kriminalisasi, Dekriminalisasi, dan Rekriminalisasi serta Depenalisasi?

b. Apakah sesuatu yang tercela menurut masyarakat harus diatur dalam hukum pidana? Apakah titik akhir pertumbuhan hukum pidana mungkin tercapai?

3. Saat mengadili seseorang yang dituduh telah melakukan tindak pidana, hakim tidak dibenarkan memberlakukan undang-undang pidana lain kecuali yang berlaku di negaranya sendiri. Sehubungan dengan itu:

a. Apakah hal itu termasuk ketentuan yang bersifat umum?

b. Apa konsekuensinya kalau hal itu dilaksanakan tanpa ada penyimpangan?

c. Faktor apa yang dapat dijadikan kriteria sehingga ketentuan yang bersifat umum dilengkapi dengan ketentuan yang bersifat penyimpangan?

d. Apa kesimpulan Saudara jika dikaitkan dengan isi Pasal 5 ayat (1) angka (2) KUHP, Pasal 6 KUHP, Pasal 76 ayat (2) KUHP dan Pasal 9 KUHP?

4. Pidana bersyarat (voorwadelijke veroordeling) diatur dalam Pasal 14 KUHP.

a. Apa yang dimaksud dengan pidana bersyarat, dan apa tujuan pengaturan pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan?

b. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengaturan pidana bersyarat?

c. Berdasarkan alasan apa saja pidana yang dijatuhkan harus dijalani oleh terpidana? Jelaskan!

d. Kemukakan argumentasi Saudara apakah pidana bersyarat merupakan pidana atau bukan?

5. Dalam hal terjadinya tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, hal tersebut terkait dengan deelneming. Sehubungan dengan pernyataan diatas:

a. Apa yang menjadi inti permasalahan?

b. Kemukakan dalam bentuk contoh sederhana sehingga bentuk deelneming satu dengan yang lainnya berbeda!

c. Apa konsekuensi ditetapkannya secara tegas daya upaya dalam pembujukan?

6. A dan B bersekongkol untuk melakukan pembunuhan terhadap diri C. Dalam mewujudkan kehendaknya itu, ternyata A merasa bimbang mengingat C ini mempunyai saudara yang dekat dengan A. Dan A ini juga sangat berharap juga agar C itu selamat. Tapi atas pebuatan yang dilakukan oleh oleh B, maka C hanya luka-luka saja.

Dalam kasus diatas, kemukakan oleh Saudara apakah A dan B dapat dikategorikan melakukan dengan “opzet” dan dalam bentuk opzet yang bagaimana? Jelaskan!

Kemudian jelaskan pula apakah dalam kasus tersebut ada situasi yang dianggap sebagai “bewuste schuld” (culpa yang disadari) atau “dolus eventualis”? Jelaskan disertai alasan-alasan yuridisnya.

————————————————————————————————————

Fakultas Hukum

Universitas Padjadjaran

UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2002/2003

Mata Kuliah : Hukum Pidana

Hari, Tanggal : Rabu, 08 Januari 2003

Waktu : 120 Menit

Kelas : A, B, C, D, E,

Dosen : Tim Dosen

1. Apakah definisi hukum pidana yang dikemukakan Prof. Moeljatno, S.H. ada kaitannya dengan asas-asas hukum pidana, kaidah hukum pidana, doktrin dan kebiasaa?

Apakah Prof. Moeljatno, S.H., sependapat dengan Prof. Simons dalam hal merumuskan hukum pidana? Jelaskan jawaban Saudara disertai landasan konsep pemikiran yang Saudara ketahui, khususnya pendapat Hans Kelsen dan F. C. von Savigny!

2. Apakah “keadaan-keadaan yang menyertai suatu tindakan” (begeleidende omstadigheden) merupakan syarat dalam rumusan delik tertentu dalam KUHP? Jelaskan jawaban Saudara disertai contoh!

3. Apa saja yang Saudara ketahui mengenai “tempat dan waktu terjadinya tindak pidana merupakan bagian dari Algemene Leerstukken yang tidak diatur dalam undang-undang”? Apakah tempat dan waktu terjadinya tindak pidana ada kaitannya dengan Commissie delicten dan Omissie delicten? Jelaskan jawaban Saudara disertai contoh!

4. Tragdei Bali telah memberikan pengaruh besar bagi proses pembentukan hukum, yaitu dengan dikeluarkannya Perpu No. 1 Tahun 2002 j.o. Perpu No. 2 Tahun 2002 Tentang Anti Terorisme, yang secara khusus untuk peristiwa peledakan bom di Bali dan pemberlakuannya “surut”.

Sehubungan dengan hal tersebut, apakah pemberlakuan surut terhadap Perpu tersebut tidak bertentangan dengan prinsip hukum pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang terkait dengan tempus delicti, sedangkan dalam Perpu Anti Terorisme diakitkan dengan locus delicti. Jelaskan pengetahuan Saudara!

5. a. Untuk terjadinyatindak pidana selalu terdapat unsur sifat melawan hukum baik secara

formal maupun secara materiil. Jelaskan oleh Saudara pengertian kedua ajaran sifat

melawan hukum tersebut!

b. Berikan salah satu putusan Mahkamah Agung yang menganut ajaran sifat melawan hukum yang materiil dengan menyebutkan kaidah-kaidah hukumnya!

6. Kasus:

A (pria) merasa sakit hati setelah cintanya ditolak secara mentah-mentah oleh B (wanita), pedahal hubungannya sudah cukup lama. Ternyata setelah diselidiki B dekat dengan C, dimana C itu teman dekat dari A. Kemudian A merencanakan ingin memberikan pelajaran kepada B dengan mengirim B makanan kesukaan B yang telah dicampur dengan racun. Pada saat dikirim B sedang tidak ada, yang ada hanya C, tanpa basa-basi C memakannya.

Pertanyaan:

a. Dalam kasus diatas, apakah A dapat dipertanggungjawabkan terhadap diri C pedahal tidak mempunyai niat untuk melukainya? Jelaskan pula bentuk kesengajaannya!

b. Jelaskan oleh Saudara sifat kesengajaannya serta apakah kasus tersebut bisa dikategorikan dalam kealpaan yang disadari (bewuste schuld)?

7. Jelaskan mengenai penyertaan mutlak (noodzakelijke vormen van deelneming) dalam hal-hal:

8. Menurut Herbert L. Packer dalam bukunya “The Lijit of Criminal Sanction”, penggunaan sanksi pidana dapat menjadi prime guarantor dan sebaliknya juga dapat menjadi prime threatener bagi kemerdekaan manusia.

Pertanyaan:

a. Jelaskan apa maksud peryataan dari Packer tersebut!

b. Sebutkan dan jelaskan jenis sanksi pidana yang Saudara ketahui!

———————————————————————————————————

Fakultas Hukum

Universitas Padjadjaran

UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2001/2002

Mata Kuliah : Hukum Pidana

Hari, Tanggal : Rabu, 10 Januari 2002

Waktu : 120 Menit

Kelas : A, B, C, D, E,

Dosen : Tim Dosen

1. Apakah penggolongan aliran-aliran dalam ilmu hukum pidana ada kaitannya dengan teori-teori Hukum Pidana (teori-teori tentang dasar hukuman). Jelaskan jawaban Saudara!

2. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung “Asas Legalitas” sebagai syarat pemidanaan disamping “Asas Culpabilitas” yang merupakan asas kemanusiaan.

a. Apakah asas legalitas ini dalam praktiknya tidak mengakui eksistensi berlakunya hukum tidak tertulis? Jelaskan jawaban Saudara dengan membandingkannya dengan konsep RKUHP Baru, yang justru memberikan tempat yuridis?

b. Asas Culpabilitas merupakan pasangan dari asas legalitas yang bertolak dari “Liability based on fault”, dalam keadaan bagaimana seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sebagian disertai alasannya? Jelaskan disertai contohnya!

3. Sifat melawan hukum merupakan unsur tindak pidana:

a. Sebutkan dan jelaskan oleh Saudara ada beberapa ajaran mengenai sifat melawan hukum tersebut!

b. Sebutkan dan jelaskan pula konsekuensi dianutnya ajaran ajarann sifat melawan hukum tersebut!

c. Mahkamah Agung kita menganut ajaran sifat melawan hukum yang mana dan sebutkan salah satu putusan Mahkamah Agung disertai kaidah hukumnya!

4. a. Mengapa ajaran kausalitas/ sebab akibat diperlukan? Dalam delik-delik apakah ajaran

sebab akibat diperlukan? Jelaskan!

b. Mengapa ajaran/ teori dai von Buri (Conditio sine Quanon) sangat memperluas dasar pertanggungjawaban pidana!

5. a. Jelaskan pengetahuan Saudara mengenai Subjek Tindak Pidana ada hubungannya

dengan ajaran “Poging”, “Deelneming”, dan “Concursus”, serta jelaskan pula apa yang menjadi fokus masalahnya.

b. Jelaskan pengetahuan Saudara bahwa masalah pidana dan pemidanaan sebagai salah satu masalah pokok dalam hukum pidana mempunyai hubungan dengan ajaran concursus, serta benarkah ajaran concursus ini bukan alasan yang memberatkan dalam pemidanaan! Jelaskan!

6. Pasal 76 KUHP itu merupakan salah satu ketentuan yang menggugurkan hak untuk menuntut pidana.

a. Sebutkan suatu asas bahasa Latin yang terkandung dalam Pasal 76 KUHP tersebut beserta pengertiannya!

b. Sebutkan pula 2 (dua) rasionya (dasar pemikiran dari 3 syaratnya beserta penjelasannya).

7. Proses hukum terhadap HMS (Presiden RI ke 2) ini menimbulkan problematik yuridis, dimana ada putusan hakim bahwa perkara KKn mantan presiden tidak bisa dilanjutkan karena alasan sakit yang permanen bahkan dengan dasar kemanusiaan perlu diberikan abolisi, pedahal kita ketahui telah melakukan perbuatan KKN dalam rentang waktu yang cukup lama yang cukup lama selama berkuasa.

Berdasarkan kasus diatas, ada beberapa ketentuan KUHp yang relevan dapat diterapkan yaitu Pasal 65 dan Pasal 71 KUHP, serta lembaga abolisi. Jelaskan jawaban Saudara dengan memperhatikan isi dan aturan main dari ketentuan tersebut.

8. A sebagai warga negara asing secara bersama-sama telah merencanakan untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang dengan B sebagai WNI, obat-obat itu oleh A dikirim kepada B melalui pelabuhan. B tertangkap pada saat dilakukan pemeriksaan. Sedangkan A belakangan diketahui masih ada hubungan famili dengan Konsulat yang berada di Indonesia. Dalam kasus diatas, apakah terhadap diri A dapat diberlakukan Hukum Pidana kita ataukah A dapat menggunakan fasilitas Hak Imunitas (kekebalan diplomatik). Jelaskan jawaban Saudara disertai landasan hukumnya.

————————————————————————————————————

Fakultas Hukum

Universitas Padjadjaran

UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2000/2001

Mata Kuliah : Hukum Pidana

Hari, Tanggal : Kamis, 18 Januari 2001

Waktu : 120 Menit

Kelas : A, B, C, D, E,

Dosen : Tim Dosen

1. Hukum Pidana memuat norma dan sanksi, bahkan secara tegas van Kan menyebutkan Hukum Pidana sebagai hukum sanksi belaka. Masalah sanksi dalam Hukum Pidana ini merupakan “ciri pokok” yang membedakan dari lapangan hukum lain. Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana menurut Saudara tentang kedudukan/fungsi Hukum Pidana sebagai “Ultimum Remedium”? Apakah masih relevan dengan perkembangan kejahatan dewasa ini, atauakah fungsinya perlu diubah menajadi “Premium Remedium”?

2. Pengertian mengenai tindak pidana (straftbaarfeit) dapat dibedakan dalam (2) dua aliran yaitu Aliran Monistis/Klasik dan Dualistis/Neoklasik.

a. Menurut Saudara apakah pernyataan tersebut benar atau salah? Jelaskan pengetahuan Saudara mengenai kedua aliran tersebut!

b. Sebutkan satu pengertian tindak pidana yang mewakili masing-masing aliran tersebut beserta tokohnya dan apa konsekuensinya bila dihubungkan dengan syarat pengetahuan pidana?

c. Hukum Pidana Indonesia mengacu pada aliran yang mana?

3. Hukum Pidana dengan sistem peradilan pidananya menganut 2 (dua) asas pokok sebagai “SOKOGURU”, yaitu ASAS TERTULIS dan ASAS TIDAK TERTULIS. Asas pokok manakah yang ada hubungannya dengan Pasal 6 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970? Dan istilah hukum apa saja yang sering digunakan untuk asas tidak tertulis tersebut? Serte mengapa pula asas yang tidak tertulis tersebut tidak dapat diberlakukan untuk subjek hukum KORPORASI di Indonesia, tidak seperti di Negeri Belanda? Jelaskan pengetahuan Saudara!

4. Dalam suatu tindak pidana mensyaratkan adanya unsur sifat melawan hukum dari perbuatan.

a. Sebutkan dan jelaskan oleh Saudara ada beberapa ajaran mengenai sifat melawan hukum tersebut!

b. Sebutkan dan jelaskan pula konsekuensi masing-masing ajaran sifat melawan hukum tersebut!

c. Mahkamah Agung kita menganut ajaran sifat melawan hukum yang mana? Dan sebutkan salah satu putusan Mahkamah Agung disertai kaidahnya!

5. a. Apakah yang menjadi tujuan dari ajaran sebab akibat (causalitetleer) itu?

b. Salah satu dari beberapa teori sebab akibat adalah teori syarat mutlak (conditio sine quanon) dari von Buri. Jelaskan teori dari von Buri ini! Dan jelaskan pula beserta contohnya mengapa teori dari von Buri ini sangat memperluas pertanggungjawaban pidana?

c. Jelaskan dan berilah pula contohnya, mengapa ajaran sebab akibat itu dalam delik omisi murni (eigenlijke omissie delict) tidak diperlukan? Sedangkan dalam delik omisi tak murni (oneigenlijke omissie delict delicta commisionesm per ommissionen commisa) diperlukan?

6. Delik aduan/ klacht delict apabila dibahas dari sisi jenis-jenis kejahatan aduan ada kaitannya dengan onsplitbaar /tidak dapat dipecahkan/tidak dapat dipisah-pisahkan dan splitsbaar/ dapat dipecahkan/dapat dipisah-pisahkan? Jelaskan pemahaman Saudara tentang pernyataan diatas, serta kemukakan dalam bentuk kasus sederhana bahwa pernyataan diatas memang benar!

7. Dalam perkembangan Hukum Pidana saat ini antara pidana (straft) dan tindakan (maatrecht) ada kekaburan, karena batas antara kedua sanksi tersebut (pidana dan tindakan) samar.

————————————————————————————————————

Fakultas Hukum

Universitas Padjadjaran

UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 1999/2000

Mata Kuliah : Hukum Pidana

Hari, Tanggal : Kamis, 20 Januari 2000

Waktu : 120 Menit

Kelas : A, B, C, D, E,

Dosen : Tim Dosen

Kerjakan 5 dari 10 soal berikut ini!

1. Hukum pidana Indonesia menganut asas legalitas.

a. Sebutkan dasar hukumnya, dan bagaimana pengertian asas tersebut, serta sebutkan pula adagium dalam bahasa Latinnya!

b. Apa tujuan dari asas tersebut?

c. Dapat asas tersebut disimpangi? Apabila ya sebutkan ketentuan-ketenttuan mana yang dapat menyimpanginya!

2. Ada tiga macam teknik atau cara merumuskan tindak pidana dalam KUHP. Sebutkan semua teknik atau cara merumuskan tindak pidana tersebut dan berikan masing-masing contoh ketentuannya dalam KUHP serta jelaskan!

3. Apabila suatu perbuatan dianggap telah memenuhi rumusan delik (ius poenale) maka untuk menjadikan in concreto harus dihubungkan dengan unsur-unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, baik unsur objektif maupun unsur subjektif.

a. Unsur mana yang ada kaitannya dengan alasan pembenar dan konsekuesni-konsekuesni apa yang dapt timbul dari adanya alasan pembenar tersebut? Jelaskan!

b. Bagaimana kaitannya dengan toerekeningsvatbaarheid (pertanggungjawaban pidana)? Dan apa konsekuensi-konsekuensi selanjutnya? Jelaskan!

4. a. Sebutkan dan jelaskan 4 (empat) asas berlakunya hukum pidana menurut tempat

terjadinya tindak pidana!

b. Kapan locus delicti dapat menimbulkan persoalan?

c. Bagaimana mengatasi/menjawab persoalan yang timbul dari locus delicti tersebut diatas?

5. a. Orang yang disangka melakukan tibdak pidana belum tentu dapat dipidana. Ada

kemungkinanditemukannya alasan-alasan penghapusan pidana. Tunjukkan oleh Saudara alasan-alasan penghapusan pidana (strafuitsluitingsgronden) dalam KUHP, serta berikan masing-masing 2 (dua) contohnya.

b. Apakah dimungkinkan adanya buiten wettelijk strafuitsluitingsgronden (alasan penghapusan pidana di luar KUHP? Berikan alasan dari jawaban Saudara, serta tunjukkan dasar hukum dari alasan jawaban Saudara tersebut. Jelaskan!

6. Lazimnya suatu kejahatan cukup dilakukan oleh satu orang, namum dalam praktik sering terjadi suatu kejahatan diselesaikan dengan terbitnya beberapa orang sebagai subjek tindak pidana.

a. Berikan kriteria untuk adanya bentuk penyertaan penganjuran yang dapat dipidana (Pasal 55 ayat (1) Sub (2) KUHP) dan turut serta melakukan yang dapat dipidana (Pasal 55 ayat (1) Sub (1) KUHP).

b. Buat pula masing-masing sebuah contoh kasus dari penganjuran dan turut serta melakukan berdasarkan kriteria tersebut diatas!

c. Jaminan hukum berupa apa dalam KUHP agar perbuatan mereka yangtelah dilakukan akhirnya tidak dapat dituntut (gugur hak untuk menuntut pidana)? Jelaskan!

7. a. Salah satu jenis percobaan adalah percobaan tidak mampu (ondeugdelijke

poging/unsuitable attempt). Sebutkan kemiripannya (persamaannya) dan sebutkan pula perbedaannya!

b. Sebutkan dan jelaskan oleh Saudara berbagai teori tentang percobaan.

c. Bagaimana pendapat Saudara bila percobaan dihubungkan dengan rumusan perbuatan pidana dari Moeljatno? Jelaskan!

8. Diantara jenis-jenis tindak pidana dikenal adanya delik aduan (klachtdelict).

a. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan delik aduan? Apa yang menjadi latar belakang pemikiran pembentuk KUHP mencantumkan delik aduan dalam KUHP.

b. Sebutkan dan jelaskan delik aduan yang Saudara ketahui, dan berikan masing-masing contohnya!

9. Jelaskan pengertian istilah-istilah dibawah ini (pilih dan kerjakan 5 soal saja)

a. In dubio pro reo.

b. Ultimum remedium.

c. Feitelijke dwaling.

d. Ketentuan pidana blanco.

e. Kleurloss opzettelijke

f. Geen straf zonder schuld.

g. Willens en wetten.

10. A seorang ibu melakukan pembunuhan terhadap anaknya yang baru dilahirkan. A dituntut dan dipidana berdasarkan Pasal 341 KUHP (pembunuhan anak sendiri).

Mengapa Pasal 341 KUHP yang menjadi dasar penuntutan dan pemidanaan terhadap A dan bukan Pasal 338 (Pembunuhan Biasa), pedahal dalam Pasal 338 terdapat unsur-unsur yang sama dengan unsur-unsur dalam Pasal 341 KUHP, sedangkan pidana yang diancamkan dalam Pasal 338 KUHP lebih berat? Jelaskan terutama hubungannya dengan pasal yang menyangkut persoalan perbarengan peraturan (concursus)!

soal perdata

Hukum perdata

1. Pada waktu sekarang BW bukan lagi sebagai Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang bulat dan utuh seperti keadaan semula saat dikodifikasikan.
a. Jelaskan mengenai pernyataan tersebut diatas?
b. Bagaimana sistem dan sistimatik Hukum Perdata yang berlaku di
Indonesia!

2. Baik manusia maupun badan hukum merupakan pendukung hak dan kewaj iban.
a. bilamanakah manusia diakui sebagai subjek hukum dan jelaskan apa yang menjadi dasar pemikiran bahwa ketentuan Pasal 2 KUHPerdata disebut Rechsfictie!
b. Apakah yang dimaksud dengan ketidakcakapan berbuat (onbekwaamheid) dan bagaimana akibat hukumnya?

3. Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan adalah “tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain”
a. Azas apakah yang dianut oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 danBagaimana suatu perkawinan poligami dapat dilangsungkan? Sebutkan dasar hukumnya!.
b. sebutkan alasan yang dapat dijadikan dasar oleh seorang suami untuk melakukan poligami!

4. Benda secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapai menjadi hak milik.
a. Apakah yang dimaksud dengan kata “dapat”? Jelaskan mengenai benda berwujud dan benda tidak berwujud, berikan contohnya!
b. Berkaitan dengan bezit, jelaskan teori legitimasi yang merupakan penafsiran dari Pasal 1977 KUHPerdata!

5. Hak Kebendaan yang bersifat memberi jaminan tertentu baik pada benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
a. Jelaskan tentang jaminan berupa gadai dan fidusial
b. Untuk jaminan atas tanah sekarang ini dipergunakan lembaga hak tanggungan yarg diatur dalam UU No.4 Tahun 1996 apakah dengan ber!akunya hak tanggungan, lembaga hipotik sudah tidak berfaku lagi? Je!askan.

6. Prestasi merupakan isi dari perikatan.
a. Apakah yang dimaksud dengan wanprestasi? Dan bagaimana akibat hukumnya sebagai tuntutan Kreditur terhadap debitur yang telah rnelakukan wanprestasi!
b. Apakah yang rnembedakan pemberian ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dengan akibat dari wanprestasi? Jelaskan dengan disertai contoh!

soal perdata

Hukum perdata

1. Pada waktu sekarang BW bukan lagi sebagai Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang bulat dan utuh seperti keadaan semula saat dikodifikasikan.
a. Jelaskan mengenai pernyataan tersebut diatas?
b. Bagaimana sistem dan sistimatik Hukum Perdata yang berlaku di
Indonesia!

2. Baik manusia maupun badan hukum merupakan pendukung hak dan kewaj iban.
a. bilamanakah manusia diakui sebagai subjek hukum dan jelaskan apa yang menjadi dasar pemikiran bahwa ketentuan Pasal 2 KUHPerdata disebut Rechsfictie!
b. Apakah yang dimaksud dengan ketidakcakapan berbuat (onbekwaamheid) dan bagaimana akibat hukumnya?

3. Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan adalah “tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain”
a. Azas apakah yang dianut oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 danBagaimana suatu perkawinan poligami dapat dilangsungkan? Sebutkan dasar hukumnya!.
b. sebutkan alasan yang dapat dijadikan dasar oleh seorang suami untuk melakukan poligami!

4. Benda secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapai menjadi hak milik.
a. Apakah yang dimaksud dengan kata “dapat”? Jelaskan mengenai benda berwujud dan benda tidak berwujud, berikan contohnya!
b. Berkaitan dengan bezit, jelaskan teori legitimasi yang merupakan penafsiran dari Pasal 1977 KUHPerdata!

5. Hak Kebendaan yang bersifat memberi jaminan tertentu baik pada benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
a. Jelaskan tentang jaminan berupa gadai dan fidusial
b. Untuk jaminan atas tanah sekarang ini dipergunakan lembaga hak tanggungan yarg diatur dalam UU No.4 Tahun 1996 apakah dengan ber!akunya hak tanggungan, lembaga hipotik sudah tidak berfaku lagi? Je!askan.

6. Prestasi merupakan isi dari perikatan.
a. Apakah yang dimaksud dengan wanprestasi? Dan bagaimana akibat hukumnya sebagai tuntutan Kreditur terhadap debitur yang telah rnelakukan wanprestasi!
b. Apakah yang rnembedakan pemberian ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dengan akibat dari wanprestasi? Jelaskan dengan disertai contoh!

soal perdata

Hukum perdata

a. Apakah dasar hukum berlakunya BW di Indonesia dan bagaimana pada waktu sekarang apakah BW masih sebagai KUHPerdata yang bulat dan utuh seperti pada saat di dikodifikasikan?
b. Bagaimana Sistematik Hukum Perdata menurut doktrin dan bagaimana menurut Undang-Undang?
c. apakah yang dimaksudkan dengan sosialiisering preses. Jelaskan disertai contoh.

Pewarisan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik
a) sebutkan syarat-syarat menurtut KUHperdata mengenai terjadinya pewarisan, beserta dasar hukumnya!
b) jelaskan bagaimana sikap ahli waris dalam menerima warisannya menurut KUHPerdata?

berlakunya UUPA mempunyai pengaruh perubahan besar terhadap berlakunya Buku II KUHPerdata.
a. jelaskan mengenai perubahan besar tersebut! Mengapa pula sehingga meniadakn dualisme dalam hukum tanah?
b. Bagaimana system pengaturan hukum benda? jelaskan

Hak milik adalah hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-¬hak kebendaan yang lain. .
a) sebutkan ciri-ciri dari hak milik, jelaskan pula apa yang dimaksud dengan hak milik mempunyai sifat elastis?
b) mengapa levering merupakan cara yang paling penting dalam memperoleh hak milik?

Bezit merupakan penguasaan yang nyata atas sesuatu Uenda.
a. jelaskan mengenai fungsi polisionil dari bezit?
b. jelaskan teori legitimasi yang merupakan penafsiran dari Pasal 1977 KUHPerdata.!

buku III KUHPerdata Menganut sistem terbuka.
a) Apa maksudnya dan berikan contohnya supaya jelas.
b) apakah ketentuan pasal 1320 KUHPer. Merupakan ketentuan yang bersifat memaksa atau ketentuan yang bersifat mengatur?

HPI

HPI
1. Dalam membantu untuk menentukan /ex causae bagi suatu peristiwa HPI, biasanya kita akan menelaah titik-titik taut.
pertanyaan:
a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan “titik taut prirner”!
b. Jelaskn apa yang dimaksud dengan “titik taut sekunder”i
c Berikan contoh penerapan titik taut primer dan titik taut sekunder!

2 Pilihan hukum (Choice of law) umumnya dituangkan secara tegaas di dalam klausul kontrak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pertanyaan:
a. Jelasknn bagaimanakah cara menentukan hukum yang berlaku terhadap kontrak dalam hal tidak ada pilihan hukum dalarn kontrak tersebut (no – law contract)
b. Sebutkan 3{tiga} pembatasan dalam melakukan pilihan hukum
Apakah pilihan hukum yang telah dilakukan dapat diubah kemudian oleh para pihak? Jelaskan!

Orang dan atau badan Hukum memiliki kedudukan sebagai subyek hukum,
sementara harta kekayaan berkedudukan sebagai obyek hukum. Untuk obyek
hukum tersebut berlaku prinsip lexreisitae/ lex situs.
Pertanyaan:
a. Jelaskan bagaimanakah keberlakuan prinsip lex rei sitae / lex situs, apakah hanya terhadap benda-benda tetap atau juga meliputi benda bergerak? berikan contohnya!
b. Intellectual Property Rights (HKI) digolongkan ke dalam benda bergerak. Apakah terhadap HKI ini juga berlaku prinsip lex rei sitae / lexsitus? Jelaskan?
c. Sebutkan setidaknya 3 macam pengecualian berlakunya prinsip lex rei si tae / lex si tus~

4. dalam HPI, vested rights don public order merupakan 2 hal yang cukup menarik untuk dikoji. Suatu Negara harus mengakui adanya vested riyhts tersebut sekaligus harus menjaga public order.
Pertanyaan:
a. Uraikan secara ringkas dan jelas mengenai kasus impor gula (Jani Hariyanto)!
b. Secara umum & singkat, apakah yang terjadi dalam kasus tersebut sehubungan dengan kontradiksi antara vested rights yang diperoleh pihak Inggris berdasarkan dengan public order Indonesia ? bagaimana penyelesaiannya menurut kaidah HPI?
c. Apakah suatu Negara harus selalu mengakui vested right Jelasken!

hk. dagang

Hukum DAGANG
;
Jelskan asas hukum yang terkandung dalam Pasal 1 KUHD dan kapan asas itu tidak diperlUkan lagi. Berikan contoh penerapan asas yang terkandung dalarn Pasal 1 KUHD?

Jelaskan dengan contoh kongkrit bahwa maatschap (persekutuan perdata) rnerupakan dasar hukum dari persekutuan Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), mengapa pula Fa, rnerupakan persekutuan perdata khususS dan CV merupakan buntuk antara Fa dan P’T?

Mengapa Firma merupakan persekutuan orang sedangkan PT merupakan persekutuan modal dan tunjukan minimal 2 ketentuan yang rnendukung dua pernyataan diatas?

PT Carefour dituduh melakukan praktik minus margin oleh para pesaingnya. Mengapa praktik minus margin termasuk, pelanggaran UU no.5 Tahun 1999, apa tugas dan kewenangan dari KPPU berkenaan dengan kasus tersebut.

Dihubungkan dengan tingkatan para kreditor, kepailitan Itu penting bagi
kreditor mana dan jelaskan mengapa demikian, Berikan alasannya mengapa
UU No.37 Tahun 2004 membuka ruang kreditor mangajukan debitornya PKPU?

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.